Anggota DPR Soroti Bencana Sumatera: Ini Alarm Rusaknya Tata Kelola Hutan

Menjelang pergantian tahun, seorang anggota DPR RI mengingatkan pemerintah tentang catatan kelam dari Sumatera. Daniel Johan, dari Komisi IV sekaligus pengurus DPP PKB, menyoroti rentetan bencana banjir dan longsor yang melanda wilayah Sumatera dan Aceh. Bagi dia, ini lebih dari sekadar musibah alam biasa.

Menurutnya, peristiwa itu adalah peringatan serius.

"Rangkaian bencana ini harus jadi bahan refleksi kita di penghujung 2025," ujar Daniel dalam keterangannya, Selasa lalu. "Ini menunjukkan ada yang salah dengan tata kelola hutan nasional kita."

Dia tak percaya bencana itu murni soal cuaca ekstrem. Ada faktor lain yang lebih krusial: degradasi hutan yang makin parah, pengendalian perizinan yang lemah, dan penegakan hukum yang masih setengah hati terhadap para perusak lingkungan. Daniel mendesak agar tragedi di Sumatera itu dijadikan momentum untuk mengoreksi kebijakan kehutanan yang ada.

"Negara jangan cuma reaktif, datang pas bencana udah terjadi. Kita harus berani ambil langkah preventif," tegasnya.

Legislator dari PKB ini kemudian merinci poin-poin yang menurutnya mendesak. Semua perizinan kehutanan dan perkebunan, terutama izin alih fungsi di hulu DAS, kawasan lindung, dan daerah rawan bencana, harus ditinjau ulang. Soal perlindungan hutan, kata dia, tidak boleh ada kompromi sedikitpun.

Penegakan hukum lingkungan pun harus lebih galak.

"Harus tegas, adil, dan transparan. Kalau pelakunya ketahuan, beri sanksi nyata. Cabut izinnya, wajibkan mereka memulihkan lingkungan, atau proses secara pidana," kata Daniel.