"Jadi Tamiang ini memang harus betul-betul 'diserang', 'dikeroyok' rame-rame, supaya secepat mungkin bangkit," kata Tito dengan gaya bicaranya yang khas.
Selain bersih-bersih, pendataan korban jadi hal krusial lainnya. Pemerintah perlu data akurat tentang rumah rusak, mulai dari kategori ringan hingga berat. Data ini penting agar bantuan tidak salah sasaran.
"Kalau kita bisa mendapatkan data yang sudah direkonsiliasi, ini yang perlu mungkin, siapa yang melakukan ini? Saran kami yang melakukan ini adalah BNPB. Karena BNPB akan membayarkan," tambahnya.
Untuk jangka panjang, pemerintah menyiapkan hunian tetap bagi warga yang rumahnya hancur total. Sementara untuk kerusakan ringan dan sedang, akan diberikan bantuan tunai agar perbaikan bisa segera dimulai. Langkah ini diharapkan bisa mengurangi jumlah pengungsi dengan signifikan.
Tak cuma itu. Bantuan hunian sementara, biaya sewa, hingga bantuan hidup dan perabot rumah tangga juga disiapkan. Pemulihan ekonomi, terutama bagi petani yang sawahnya rusak, tak luput dari perhatian.
Yang menarik, Tito juga akan mengerahkan lebih dari seribu praja IPDN. Mereka akan diterjunkan ke lapangan untuk membantu pembersihan dan, yang tak kalah penting, mengaktifkan kembali fungsi pemerintahan di tingkat desa.
"Kami akan mengirimkan juga, 1.100 praja IPDN. Jadi kami anggap ini adalah, KKN buat mereka. Masuk kurikulum. Tugas mereka utama adalah, satu bulan, dari tanggal 3 nanti untuk menghidupkan pemerintahan," pungkasnya.
Rapat penting itu sendiri dihadiri banyak pejabat tinggi. Mulai dari Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, sejumlah menteri seperti Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa dan Menhub Dudy Purwagandhi, hingga KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Gubernur Aceh Muzakir Manaf beserta jajaran bupati dan wali kota di provinsi itu juga hadir mendengarkan.
Artikel Terkait
Kapolri Tinjau Langsung Pembersihan Sekolah dan Hunian Korban di Aceh Tamiang
Debt Collector Aniaya Istri Nasabah hingga Jari Putus
Inspirasi Kata-Kata Penutup 2025: Dari Lucu hingga Penuh Makna
Mantan Gubernur Sulsel Dicekal, Terkait Dugaan Markup Bibit Nanas Rp 60 Miliar