Gerindra Dukung Pilkada Lewat DPRD, Sebut Anggaran Rp37 Triliun Terlalu Fantastis

Partai Gerindra ternyata angkat bicara soal wacana pemilihan kepala daerah. Kali ini, mereka mendukung skema pilkada yang digelar lewat DPRD. Alasannya sederhana: menurut mereka, cara ini jauh lebih efisien ketimbang sistem langsung yang selama ini berjalan.

Sekjen partai, Sugiono, secara terbuka menyatakan dukungan itu dalam sebuah keterangan pers, Senin lalu.

"Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota ataupun di tingkat gubernur,"

Bagi Sugiono, efisiensi itu terlihat dari banyak sisi. Mulai dari proses pencarian calon, mekanisme pemungutan suara, sampai yang paling krusial: soal anggaran. Dia punya data yang cukup mencengangkan.

Dia bilang, dana hibah APBD untuk pilkada 2015 saja hampir menyentuh Rp7 triliun. Angka itu melonjak drastis, dan pada 2024 bahkan tembus lebih dari Rp37 triliun. Jumlah yang fantastis.

"Itu merupakan jumlah yang bisa digunakan untuk hal-hal lain yang sifatnya lebih produktif, upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan ekonomi rakyat. Saya kira ini adalah sesuatu yang perlu kita pertimbangkan,"

Tak cuma anggaran negara yang membengkak. Ongkos politik untuk para calon sendiri juga jadi sorotan. Sugiono menyebut biaya kampanye yang 'prohibitif' alias sangat mahal, sehingga justru menghalangi figur-figur kompeten untuk maju.

"Biaya kampanye untuk seorang calon kepala daerah, kita terbuka saja, itu angkanya prohibitif. Mahal. Dan ini yang juga kita harus evaluasi... bisa maju tanpa harus dihalang-halangi oleh angka dan biaya kampanye yang luar biasa,"

Nah, di sisi lain, banyak yang khawatir skema lewat DPRD ini bakal mengurangi kadar demokrasi. Tapi Sugiono punya argumen lain. Dia menegaskan, anggota DPRD sendiri adalah wakil rakyat hasil pemilu. Jadi, esensi perwakilan tetap ada. Bahkan, menurutnya, pengawasan masyarakat justru bisa lebih ketat karena fokusnya pada segelintir orang di gedung dewan.

"Kalau kita melihat akuntabilitasnya itu cenderung lebih ketat. Kalau misalnya partai politik itu ingin bertahan atau tetap hadir di daerah-daerah tersebut, tentu saja mereka harus mengikuti apa yang menjadi kehendak konstituennya,"

Ada lagi benefit yang dia lihat: potensi meredam polarisasi. Pilkada langsung kerap memecah belah masyarakat, sementara pemilihan di ruang dewan dinilai lebih minim gesekan sosial. Meski begitu, Sugiono tak menampik bahwa wacana ini butuh kajian mendalam.

Harus melibatkan semua unsur masyarakat, katanya. Tujuannya jelas.

"Jangan sampai kemudian ini berkembang menjadi sesuatu yang sifatnya tertutup,"

Jadi, dukungan sudah diberikan. Tinggal menunggu bagaimana perdebatan publik dan politik akan menguliti setiap detail rencana ini ke depannya.