Persoalan serupa terjadi dengan BP PAUD. Setelah unit itu berpindah ke GTK, Jumeri meminta agar kepala BP PAUD yang ada dievaluasi dulu, baru ciptakan suasana yang lebih baik. Permintaannya ditolak. “Lho Pak Jumeri punya kepentingan apa?” begitu kira-kira respons yang ia terima. Padahal, baginya, itu soal prinsip. “Itu masih anak buah saya, saya harus membela,” ucap Jumeri.
Tekanan terhadapnya bahkan lebih jauh. Jumeri mengaku pernah diminta untuk memberhentikan seorang direktur. Permintaan itu ia tolak mentah-mentah.
“Bukan. Ya Bu Sri sebenarnya direktur kami, saya diminta untuk memberhentikan, mengajukan pemberhentian,” jelasnya menanggapi pertanyaan hakim.
“Saya tanya alasannya apa? Dia tidak menyebutkan alasannya. Karena pegawai negeri menurut saya harus ada alasan yang mendasar ketika kita memberhentikan orang.”
Konflik yang berlarut-larut ini akhirnya sampai juga ke telinga atasan. Jumeri mengaku sempat dipanggil oleh Mendikbudristek Nadiem Makarim. Ia menduga pemanggilan itu tak lepas dari seringnya ia berbenturan pandangan dengan lingkaran dalam staf khusus.
Selain itu, ada satu peristiwa lain yang ia anggap anomali. Jumeri pernah diminta menyeleksi calon kepala UPT. Proses seleksi sudah dijalani, undangan pelantikan pun sudah dikirim ke berbagai pihak. Namun, yang terjadi kemudian justru keheningan. Pelantikan itu tak pernah dilaksanakan, menggantung tanpa kejelasan. Sebuah akhir yang membuat banyak orang bertanya-tanya tentang bagaimana sebenarnya keputusan dibuat di sana.
Artikel Terkait
Seluruh Fasilitas Kesehatan di Tambrauw Ditutup Sementara Pasca Penyerangan Tenaga Medis
Kapolri Pantau Destinasi Wisata dan Siapkan Arus Balik Lebaran 2026 dari Command Center Bali
Penjual Tikar di Ragunan Keluhkan Sepinya Pengunjung Saat Lebaran
Pembunuhan Georgi Markov: Misteri Payung Beracun Era Perang Dingin yang Tak Terpecahkan