DPR Desak Pencabutan Izin PO Cahaya Trans Usai Kecelakaan Maut di Semarang

Kecelakaan bus PO Cahaya Trans di Simpang Susun Exit Tol Krapyak, Semarang, yang menewaskan 16 orang, memantik reaksi keras dari anggota DPR. Lasarus, Ketua Komisi V, dengan tegas menuntut perusahaan bus itu bertanggung jawab penuh atas tragedi maut tersebut.

Menurutnya, pertanggungjawaban tak boleh berhenti hanya pada sopir. "Perusahaan bus lalai harus bertanggung jawab, tidak sebatas sopirnya saja," tegas Lasarus kepada para wartawan, Selasa (22/12/2025).

Dia bahkan mendorong langkah tegas: pencabutan izin operasi. "Kami minta pemerintah mencabut ijin operasi perusahaan bus yang bersangkutan," ucapnya.

Lasarus juga menunggu hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). Hasil itu dinilai krusial. "Kami perlu mendengar kesimpulan dari KNKT," katanya. "Andai memang bus tidak laik operasi dan sopir bukan yang ahli, ini membuktikan pengawas yang lemah."

Di sisi lain, rekan satu komisinya, Danang Wicaksana Sulistya, turut menyuarakan keprihatinan mendalam. Dia menekankan, momentum libur Nataru ini justru harus jadi perhatian ekstra. Pemerintah diminta tak main-main dalam pengawasan.