Kecelakaan bus PO Cahaya Trans di Simpang Susun Exit Tol Krapyak, Semarang, yang menewaskan 16 orang, memantik reaksi keras dari anggota DPR. Lasarus, Ketua Komisi V, dengan tegas menuntut perusahaan bus itu bertanggung jawab penuh atas tragedi maut tersebut.
Menurutnya, pertanggungjawaban tak boleh berhenti hanya pada sopir. "Perusahaan bus lalai harus bertanggung jawab, tidak sebatas sopirnya saja," tegas Lasarus kepada para wartawan, Selasa (22/12/2025).
Dia bahkan mendorong langkah tegas: pencabutan izin operasi. "Kami minta pemerintah mencabut ijin operasi perusahaan bus yang bersangkutan," ucapnya.
Lasarus juga menunggu hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). Hasil itu dinilai krusial. "Kami perlu mendengar kesimpulan dari KNKT," katanya. "Andai memang bus tidak laik operasi dan sopir bukan yang ahli, ini membuktikan pengawas yang lemah."
Di sisi lain, rekan satu komisinya, Danang Wicaksana Sulistya, turut menyuarakan keprihatinan mendalam. Dia menekankan, momentum libur Nataru ini justru harus jadi perhatian ekstra. Pemerintah diminta tak main-main dalam pengawasan.
"Saya minta Kementerian Perhubungan bener-bener melaksanakan rampcheck yang sesuai SOP-nya," pinta Danang. "Apalagi ini sudah masuk masa posko libur Nataru. Sehingga semua kendaraan pelayanan publik bisa sesuai dengan kelaikan yang ditentukan, jangan sampai hal ini terulang lagi."
Dia juga menyoroti peran perusahaan. Menurut Danang, insiden memilukan ini harus jadi pelajaran berharga bagi semua pihak, terutama pemilik PO.
"Saya imbau kepada pemilik perusahaan otobus, silakan sesuaikan SOP-nya," imbaunya. "Kalau memang sopirnya harus benar-benar dicek, yang memang sudah memiliki SIM sesuai kendaraannya. Ini menjadi pelajaran, jangan sampai terulang."
Seperti diketahui, bus tersebut mengangkut 34 penumpang. Dari jumlah itu, 16 orang meninggal dunia dalam kecelakaan tragis itu, sementara 18 lainnya berhasil selamat. Korban jiwa yang tidak sedikit ini kembali menyadarkan betapa rapuhnya keselamatan di jalan raya.
Artikel Terkait
Gerindra Syukuran HUT ke-18, Muzani Apresiasi Dukungan Koalisi untuk Pemerintahan Prabowo
AS dan Iran Kembali Berunding di Oman Setelah Konflik Hentikan Diplomasi Nuklir
Mensesneg Serukan Pembenahan Internal Usai KPK Tangkap Hakim di Depok
Pegawai PPPK RSPAU Halim Ditemukan Tewas di Kontrakan Bekasi