Kaji Ulang Program Makan Bergizi Gratis, KPK Soroti Potensi Korupsi di Rantai Pengadaan

Sepanjang tahun 2025, KPK tak cuma sibuk menangani kasus. Lembaga antirasuah ini juga aktif melakukan fungsi pencegahannya, dengan menyelesaikan tak kurang dari 20 kajian mendalam. Kajian-kajian itu fungsinya untuk memantau dan memetakan titik-titik rawan korupsi di berbagai program pemerintah yang sedang berjalan.

Menurut Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, cakupannya luas sekali. Mereka mengulik program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), sampai soal tata kelola dokter spesialis. Tak ketinggalan, pengelolaan hibah daerah, penyelenggaraan pemilu, dan pinjaman luar negeri juga jadi bahan penelitian.

“Dari kajian-kajian tersebut, KPK menemukan berbagai kerentanan sistemik yang berpotensi membuka ruang korupsi,”

kata Tanak dalam konferensi pers Laporan Akhir Tahun 2025 KPK, Senin (22/12/2025).

Nah, salah satu yang dapat sorotan tajam adalah program MBG. Mekanisme pengadaannya yang melalui Bantuan Pemerintah (Banper) dinilai bermasalah.

“Untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) misalnya, salah satu hal yang menjadi sorotan KPK adalah mekanisme pengadaan melalui Bantuan Pemerintah (Banper), yang berpotensi memperpanjang rantai pelaksanaan dan meningkatkan risiko konflik kepentingan serta melemahkan transparansi dan akuntabilitas,”

ujarnya.