KPK Bantah Intervensi Kejagung, Ungkap Kolaborasi Tangkap Jaksa Tersangka

Operasi tangkap tangan (OTT) KPK kembali bergulir, kali ini menjaring oknum jaksa di dua wilayah: Banten dan Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Muncul pertanyaan soal intervensi dari Kejaksaan Agung dalam penanganan kasusnya. Tapi KPK dengan tegas membantahnya.

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, mengklarifikasi hal itu dalam sebuah konferensi pers di Jakarta, Senin (22/12/2025).

"Saya jujur ini, tidak ada intervensi," tegas Fitroh.

"Justru kami berkolaborasi dan saling berkoordinasi. Saling menghormati, menghargai," ujarnya menambahkan.

Menurutnya, pelimpahan kasus di Banten ke Kejagung bukanlah bentuk tekanan. Itu murni hasil kesepakatan antara kedua lembaga. Baginya, yang utama bukan siapa yang menangani, melainkan apakah kasusnya benar-benar ditindaklanjuti atau tidak. "Yang terpenting kan bukan siapa yang menangani. Yang terpenting adalah apakah ditangani atau tidak," sebut Fitroh.

Sebagai bukti koordinasi yang baik, dia menyebut contoh terbaru. Kasi Datun Kejari HSU, Tri Taruna Fariadi, yang sempat kabur, justru diserahkan oleh Kejagung kepada KPK. "Itulah bentuk koordinasi, tidak ada kemudian intervensi atau saling menyembunyikan," tuturnya.

Langkah Kejagung menyerahkan rekannya sendiri ini diapresiasi Fitroh. Dia melihatnya sebagai komitmen untuk membersihkan barisan.

"Ya ini juga bentuk komitmen dari Kejaksaan Agung untuk kemudian membersihkan rekan-rekan Jaksa yang masih melakukan perbuatan-perbuatan tercela," tambahnya.

Dari dua OTT yang menyeret jaksa ini, penanganannya memang berbeda. Kasus di Banten diserahkan ke Kejagung, karena mereka sudah lebih dulu menerbitkan Sprindik. Sementara untuk kasus di Kalimantan Selatan, KPK bergerak langsung.

Mereka telah menetapkan tiga tersangka: Kepala Kejaksaan Negeri HSU Albertinus P Napitupulu, Kasi Intel Asis Budianto, dan tentu saja, Kasi Datun Taruna Fariadi yang sudah diamankan tadi.