Haedar Nashir Tegaskan: Bantuan Kemanusiaan Tak Perlu Tunggu Status Resmi Bencana

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, punya prinsip yang jelas soal bencana. Baginya, status resmi sebuah musibah bukanlah halangan. Yang penting, bantuan harus segera sampai ke tangan masyarakat yang membutuhkan.

"Dalam kerja-kerja kemanusiaan, Muhammadiyah tidak mempermasalahkan status kebencanaan," tegas Haedar dalam pernyataannya, Sabtu (20/12/2025).

"Ketika masyarakat membutuhkan pertolongan, di situlah Muhammadiyah bergerak."

Ia juga menyampaikan terima kasih. Rasa terima kasih itu ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan mitra dari Uni Emirat Arab yang telah mempercayai Muhammadiyah untuk menyalurkan bantuan. Menurut Haedar, bantuan itu akan segera digelontorkan.

"Bantuan ini akan segera disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan," ujarnya.

"Ini sebagai wujud komitmen Muhammadiyah untuk terus berkhidmat bagi kemanusiaan dan kebangsaan."

Sebelumnya, Gubernur Sumut Bobby Nasution sudah angkat bicara. Ia memastikan bantuan kemanusiaan berupa 30 ton beras dari UEA tidak akan dikembalikan. Bantuan itu tetap akan diberikan kepada korban banjir, hanya saja salurannya yang berbeda.

Bobby menjelaskan, bantuan ini bukan skema pemerintah ke pemerintah. Sumbernya justru dari sebuah organisasi nonpemerintah atau NGO yang berbasis di Uni Emirat Arab.

"Ini bukan bantuan G2G. Jadi bukan dari negara Uni Emirat Arab, melainkan dari NGO," kata Bobby.

Nah, karena sumbernya dari NGO, maka penyalurannya pun diserahkan kepada NGO lokal. Pemerintah Kota Medan lalu memilih Muhammadiyah. Alasannya, ormas ini punya jejaring luas dan pengalaman lapangan yang mumpuni dalam hal penanganan bencana.

"Sebenarnya bukan dipulangkan," jelas Bobby menegaskan.

"Tetapi karena ini bantuan dari NGO, maka diserahkan kepada NGO yang ada di Indonesia, yaitu Muhammadiyah. Nanti Muhammadiyah yang akan menyalurkan kepada para korban."