Tak hanya itu, sistem ini juga disebut bisa memastikan keamanan dan menghindari tumpang tindih kewenangan di lapangan. Poin terakhir itu penting, agar tak ada lagi kebingungan di tingkat pelaksana.
Namun begitu, Karyoto menegaskan bahwa kehadiran Kogasgabpad sama sekali bukan untuk mengambil alih peran kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah. Justru sebaliknya, ia ingin menyatukan seluruh kekuatan negara dalam satu kerangka operasi yang rapi. Dengan begitu, koordinasinya lebih ketat.
Nantinya, dalam skema tersebut, TNI bisa berkonsentrasi pada mobilisasi, logistik, dan operasi di medan-medan sulit. Sementara Polri fokus pada aspek pemulihan, penanganan masyarakat, serta pengamanan wilayah terdampak.
"Yang diutamakan adalah keselamatan rakyat. Komando terpadu memastikan tidak ada wilayah yang terlewat, tidak ada bantuan yang tersendat," terang Karyoto.
Mantan Kapolda Metro Jaya ini menyatakan akan segera mengajukan usulan resminya kepada Menko Polkam, Djamari Chaniago. Harapannya, dengan komando yang terpusat dan terukur, penanganan bencana di Sumatera bisa lebih efektif dan tepat sasaran. Waktunya memang berkejaran dengan kondisi korban di lapangan.
Artikel Terkait
TNI Umumkan Empat Tersangka Penyiraman Air Keras ke Aktivis KontraS, Tiga Berpangkat Perwira
Flick Waspadai Kecepatan Newcastle di Laga Penentu Barcelona
OMG Beauty dan ParagonCorp Fasilitasi Mudik Gratis Ratusan Pemudik dari Monas
Nyepi dan Idulfitri Berdekatan di Maret 2026, Wakil Ketua MPR Soroti Momentum Kerukunan