Tak hanya itu, sistem ini juga disebut bisa memastikan keamanan dan menghindari tumpang tindih kewenangan di lapangan. Poin terakhir itu penting, agar tak ada lagi kebingungan di tingkat pelaksana.
Namun begitu, Karyoto menegaskan bahwa kehadiran Kogasgabpad sama sekali bukan untuk mengambil alih peran kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah. Justru sebaliknya, ia ingin menyatukan seluruh kekuatan negara dalam satu kerangka operasi yang rapi. Dengan begitu, koordinasinya lebih ketat.
Nantinya, dalam skema tersebut, TNI bisa berkonsentrasi pada mobilisasi, logistik, dan operasi di medan-medan sulit. Sementara Polri fokus pada aspek pemulihan, penanganan masyarakat, serta pengamanan wilayah terdampak.
"Yang diutamakan adalah keselamatan rakyat. Komando terpadu memastikan tidak ada wilayah yang terlewat, tidak ada bantuan yang tersendat," terang Karyoto.
Mantan Kapolda Metro Jaya ini menyatakan akan segera mengajukan usulan resminya kepada Menko Polkam, Djamari Chaniago. Harapannya, dengan komando yang terpusat dan terukur, penanganan bencana di Sumatera bisa lebih efektif dan tepat sasaran. Waktunya memang berkejaran dengan kondisi korban di lapangan.
Artikel Terkait
WNI Ditahan di Norwegia Usai Kecelakaan Salju Tewaskan Dua Lansia
Remaja Sukoharjo Digigit Kobra yang Diduga Numpang Paket Belanja Online
Kedubes AS di Kopenhagen Picu Kemarahan Usai Copot Bendera Peringatan Tentara Denmark
Muzani: NU Telah Menjadi Tulang Punggung Bangsa Sebelum Indonesia Lahir