Aceh Minta Bantuan PBB untuk Tangani Banjir, DPR Ingatkan Pentingnya Koordinasi Pusat

Pemerintah Aceh baru-baru ini mengambil langkah yang cukup menarik. Mereka secara resmi mengirim surat permintaan bantuan kepada dua badan di bawah PBB, yaitu UNDP dan UNICEF. Hal ini dilakukan untuk menangani dampak parah dari banjir dan tanah longsor yang melanda wilayah itu. Langkah ini pun langsung mendapat sorotan.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menyikapinya. Menurutnya, apa yang dilakukan Aceh itu merupakan sebuah inisiatif yang patut dipahami.

"Langkah Pemerintah Provinsi Aceh menyurati UNDP dan UNICEF itu bisa dimengerti. Ini upaya untuk mempercepat dukungan bagi masyarakat yang sedang kesusahan," ujar Dave kepada wartawan, Selasa (16/12/2025).

Dia mengakui, kedua lembaga PBB tersebut punya mandat kemanusiaan dan pengalaman yang sangat panjang, terutama di daerah-daerah bencana. Namun begitu, Dave juga mengingatkan satu hal penting.

"Setiap upaya kerja sama internasional harus tetap melibatkan koordinasi dengan pemerintah pusat. Ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan atau bahkan kesalahpahaman di tingkat diplomatik," tegas politisi Golkar itu.

Dave terlihat prihatin dengan bencana yang melanda masyarakat di utara Pulau Sumatera, mulai dari Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat. Dia menekankan, korban bencana harus jadi prioritas utama. Pemulihan kehidupan mereka harus berjalan normal, aman, dan berkelanjutan.

Kuncinya, kata dia, ada pada sinergi.

"Kita semua prihatin. Komisi I menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan mitra internasional. Dengan begitu, diplomasi dan kerja sama luar negeri bisa benar-benar sejalan dengan kepentingan nasional kita," papar Dave.

Dia menambahkan, pengawasan dan dukungan kebijakan yang tepat akan membuat penanganan bencana berjalan lebih cepat dan terkoordinasi.

Sebelumnya, juru bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, telah mengonfirmasi pengiriman surat tersebut. Alasannya, UNDP dan UNICEF dinilai punya pengalaman berharga dari penanganan tsunami 2004 silam.

Selain upaya ke PBB, bantuan dari berbagai lembaga juga sudah mulai mengalir. Saat ini, tercatat ada 77 lembaga bersama 1.960 relawan yang turun tangan. Mereka berasal dari NGO lokal, nasional, hingga internasional.

Jumlah itu diprediksi akan terus bertambah. Beberapa nama yang sudah masuk dalam data BNPB antara lain Save The Children, Baznas, Islamic Relief, Relawan Nusantara, dan Yayasan Geutanyoe.