Aceh Minta Bantuan PBB untuk Tangani Banjir, DPR Ingatkan Pentingnya Koordinasi Pusat

Pemerintah Aceh baru-baru ini mengambil langkah yang cukup menarik. Mereka secara resmi mengirim surat permintaan bantuan kepada dua badan di bawah PBB, yaitu UNDP dan UNICEF. Hal ini dilakukan untuk menangani dampak parah dari banjir dan tanah longsor yang melanda wilayah itu. Langkah ini pun langsung mendapat sorotan.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menyikapinya. Menurutnya, apa yang dilakukan Aceh itu merupakan sebuah inisiatif yang patut dipahami.

"Langkah Pemerintah Provinsi Aceh menyurati UNDP dan UNICEF itu bisa dimengerti. Ini upaya untuk mempercepat dukungan bagi masyarakat yang sedang kesusahan," ujar Dave kepada wartawan, Selasa (16/12/2025).

Dia mengakui, kedua lembaga PBB tersebut punya mandat kemanusiaan dan pengalaman yang sangat panjang, terutama di daerah-daerah bencana. Namun begitu, Dave juga mengingatkan satu hal penting.

"Setiap upaya kerja sama internasional harus tetap melibatkan koordinasi dengan pemerintah pusat. Ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan atau bahkan kesalahpahaman di tingkat diplomatik," tegas politisi Golkar itu.

Dave terlihat prihatin dengan bencana yang melanda masyarakat di utara Pulau Sumatera, mulai dari Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat. Dia menekankan, korban bencana harus jadi prioritas utama. Pemulihan kehidupan mereka harus berjalan normal, aman, dan berkelanjutan.