Pemerintah Aceh ternyata sudah mengirim surat permintaan bantuan ke dua lembaga PBB. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Jubir Pemprov, Muhammad MTA. Surat itu ditujukan ke UNDP dan UNICEF, dua badan yang punya rekam jejak panjang di Aceh, terutama saat masa-masa sulit pasca tsunami dua dekade lalu.
"Benar, kami sudah melayangkan surat," ujar Muhammad MTA.
Alasannya cukup jelas. Menurutnya, kedua lembaga itu dianggap punya pengalaman dan kapasitas untuk terlibat dalam fase pemulihan dan rehabilitasi. "Kami rasa sangat dibutuhkan," tambahnya.
Di sisi lain, respons dari pemerintah pusat terasa lebih hati-hati. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengaku belum membaca surat tersebut. Saat ditemui wartawan di Istana Kepresidenan, Senin malam lalu, ia tak banyak berkomentar.
"Saya belum baca, saya belum tahu bentuk bantuannya seperti apa," kata Tito.
Artikel Terkait
Anggota DPRD Pelalawan Diperiksa Polisi Terkait Ijazah Orang Lain
Politisi Mali Divonis Tiga Tahun Penjara di Pantai Gading Atas Tuduhan Hina Presiden
Kasus Hogi Minaya Ditutup, Kejari Sleman: Demi Kepentingan Hukum
Tiga TKA China Jadi Tersangka Pengeroyokan Pekerja Lokal di Tambang Kolaka