Aceh Minta Bantuan UNDP dan UNICEF, Respons Pusat Masih Ditimbang

Pemerintah Aceh ternyata sudah mengirim surat permintaan bantuan ke dua lembaga PBB. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Jubir Pemprov, Muhammad MTA. Surat itu ditujukan ke UNDP dan UNICEF, dua badan yang punya rekam jejak panjang di Aceh, terutama saat masa-masa sulit pasca tsunami dua dekade lalu.

"Benar, kami sudah melayangkan surat," ujar Muhammad MTA.

Alasannya cukup jelas. Menurutnya, kedua lembaga itu dianggap punya pengalaman dan kapasitas untuk terlibat dalam fase pemulihan dan rehabilitasi. "Kami rasa sangat dibutuhkan," tambahnya.

Di sisi lain, respons dari pemerintah pusat terasa lebih hati-hati. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengaku belum membaca surat tersebut. Saat ditemui wartawan di Istana Kepresidenan, Senin malam lalu, ia tak banyak berkomentar.

"Saya belum baca, saya belum tahu bentuk bantuannya seperti apa," kata Tito.

Ditanya lagi mengenai langkah Pemprov Aceh itu, ia hanya menjawab singkat. "Nanti kita pelajari," ucapnya usai menghadiri Sidang Kabinar Paripurna.

Meski permintaan ke PBB masih dalam pembahasan, gelombang solidaritas ke Aceh sudah terlihat nyata. Muhammad MTA menyebut, setidaknya sudah 77 lembaga dan hampir dua ribu relawan yang turun langsung ke lokasi bencana. Mereka berasal dari beragam latar, mulai dari NGO lokal, nasional, hingga internasional.

Angka itu diprediksi akan terus bertambah. "Atas nama masyarakat Aceh dan korban, Gubernur sangat berterima kasih atas niat baik dan kontribusi yang sedang mereka berikan," kata jubir itu, merujuk pada Gubernur Aceh Muzakir Manaf.

Bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumut, dan Sumbar pada akhir November lalu memang meninggalkan luka yang dalam. Hingga Senin (15/12), korban jiwa telah mencapai lebih dari seribu orang. Sedikitnya 206 warga masih dinyatakan hilang, sementara pengungsi yang mengungsi hampir menyentuh angka 609 ribu jiwa. Situasinya benar-benar memprihatinkan.