Di sisi lain, obligasi juga bisa menjadi sarana partisipasi publik. Baik masyarakat biasa maupun investor institusi bisa terlibat langsung dalam pembangunan. Jika direncanakan dengan matang, instrumen ini mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam jangka panjang terutama untuk proyek-proyek yang punya aliran pendapatan sendiri. Misalnya sistem air minum, pengelolaan sampah modern, layanan kesehatan, pariwisata, atau energi hijau.
Meski begitu, Sri Sultan mengakui bahwa penerbitan obligasi daerah bukan tanpa kendala. Kapasitas fiskal tiap daerah berbeda-beda, kesiapan SDM masih beragam, kualitas perencanaan proyek belum merata, dan persepsi risiko dari investor juga jadi faktor penentu.
Belum lagi, proses penerbitannya melibatkan banyak pihak. Lembaga pemeringkat, 'underwriter', akuntan publik, konsultan hukum, hingga Bursa Efek Indonesia semuanya butuh waktu dan biaya yang tidak kecil.
"Keberhasilan penerbitan obligasi sangat bergantung pada daya serap pasar, yang ditentukan oleh imbal hasil dan peringkat kredit daerah,"
katanya.
Tak heran, banyak pemerintah daerah yang masih memilih opsi lain seperti pinjaman daerah atau skema KPBU. Alasannya sederhana: prosesnya lebih cepat.
Namun begitu, Sri Sultan menegaskan bahwa tantangan itu tidak boleh menghentikan langkah. Pemerintah pusat sudah menyediakan asistensi teknis dan pendampingan. Industri keuangan juga menunjukkan kesiapan untuk mendukung.
"Inilah momentum bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kapasitas, menyiapkan proyek yang 'bankable', dan menunjukkan kemampuan mengelola pembiayaan modern secara profesional,"
ujarnya.
Di akhir paparannya, Sri Sultan mengajak semua pihak memanfaatkan kerangka regulasi terbaru mulai dari UU HKPD, PP 1/2024, hingga PMK 87/2024 untuk menciptakan lompatan besar dalam pembiayaan pembangunan.
"Penerbitan obligasi daerah adalah simbol kemandirian fiskal dan kepercayaan pasar. Inilah waktu bagi daerah untuk memanfaatkan peluang, mengembangkan kreativitas, dan menghadirkan solusi pembiayaan yang menjawab tantangan masa depan,"
tegasnya menutup pembicaraan.
Artikel Terkait
Gus Ipul Serukan Jihad Data untuk Perangi Kemiskinan di Jateng
Delapan Kecamatan Tergenang, Aceh Utara Darurat Banjir
Razia Narkoba di Berlan Ungkap Modus Baru: Sabu Paket Hemat dan Bayar Pakai QRIS
Cucun Ahmad Syamsurijal Anggap Polemik PBNU Urusan Orang Tua