HNW Tegaskan Konstitusi dan Palestina adalah Harga Mati Indonesia

Hidayat Nur Wahid (HNW), Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS, kembali menegaskan posisi fundamental negara. Menurutnya, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah harga mati. Tidak bisa diutak-atik. Artinya, semua nilai dan semangat yang terkandung di dalamnya akan terus mengikat, berlaku selamanya.

Di sisi lain, HNW secara khusus menyoroti politik luar negeri Indonesia yang berpihak pada perjuangan kemerdekaan Palestina dan secara tegas menolak penjajahan Israel. Sikap ini, katanya, tertuang jelas di alinea pertama Pembukaan UUD. Secara konstitusional, ini bukan sekadar wacana. Posisi ini akan terus bertahan hingga Palestina benar-benar merdeka dan bebas dari cengkeraman penjajahan.

"Hal ini sesuai dengan isi dan bunyi Alinea pertama pembukaan 'bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan...'."

"Juga sikap Indonesia untuk terus aktif dalam menghadirkan perdamaian dunia berdasarkan keadilan dan kemanusiaan termasuk yang terkait dengan Gaza/Palestina juga akan terus bisa penting dilakukan sebagaimana ketentuan dalam alinea ke empat dari Pembukaan UUD itu. Indonesia sebagai pemrakarsa gerakan Non Blok, dalam hal ini berada di Blok pro kemerdekaan dan tidak berada di blok penjajahan," ujar HNW dalam keterangannya, Sabtu (22/11/2025).

Pernyataannya itu disampaikan dalam Forum Diskusi Berbangsa dan Bernegara, hasil kolaborasi MPR RI dengan Lembaga Kajian Strategis Pembangunan (LKSP), pada Rabu (19/11/2025). Tema yang diangkat waktu itu cukup berat: "Peran Strategis Indonesia dalam OKI dan Perdamaian Dunia".

HNW lantas menjabarkan lebih jauh. Keberpihakan Indonesia terhadap Palestina bukan cuma retorika. Itu diwujudkan dengan partisipasi aktif dalam panggung dunia, salah satunya dengan menggagas Organisasi Konferensi Islam, yang belakangan bertransformasi menjadi Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Langkah ini, dalam pandangannya, adalah wujud nyata dari aktualisasi Pembukaan UUD 1945 dan prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif.

Yang menarik, partisipasi Indonesia ini bisa dibilang sukses besar. Bayangkan, tidak sampai sebulan pasca pembakaran masjid suci Al Aqsa oleh Israel pada 25 Agustus 1969, OKI sudah sepakat untuk berdiri. Saat itu, 25 negara langsung menyatakan kesediaannya. Kini, organisasi ini terus berkembang pesat, anggotanya mencapai 57 negara. Bahkan, OKI kini tercatat sebagai organisasi antar negara terbesar kedua setelah PBB.

"OKI berdiri untuk membela Palestina dari penjajahan Israel. Saat ini, anggota OKI berjumlah 57 negara. Meski namanya kerja sama negara Islam, tetapi 8 anggota organisasi ini adalah negara mayoritasnya non muslim. Ini adalah bukti pilihan politik luar negeri bebas aktif dari Indonesia, tidak terbatas hanya untuk agama Islam, tetapi negara non muslim pun diterima untuk bersama-sama melawan penjajahan di atas dunia, membela Palestina dan menyelamatkan masjid Al Aqsa," ucap politisi PKS ini.

Melihat kondisi Palestina yang kian hari kian memilukan, HNW berharap negara-negara OKI bisa lebih bergerak cepat dan solid. Ancaman terhadap Al Aqsa sekarang jauh lebih besar dan kompleks. Bukan cuma soal pembakaran seperti di tahun 1969 yang memicu berdirinya OKI dulu.

"Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dkk berjalan menyusuri gorong-gorong yang dibuat di bawah masjid Al Aqsa. Padahal keberadaan gorong-gorong itu sangat membahayakan eksistensi dan bisa mengakibatkan keruntuhan masjid Al Aqsa, kiblat pertama umat Islam, setiap saat. Selain itu, sejak 2016, Unesco telah memutuskan masjid Al Aqsa adalah warisan budaya dunia milik umat Islam/Palestina, namun Israel bergeming," katanya.

"Tidak itu saja, saat ini sebagian anggota Kongres di Amerika Serikat tengah merancang UU agar masjid Al Aqsa menjadi milik bangsa Yahudi. Semua tindakan itu sangat jelas tidak sesuai dengan alasan pertama didirikannya OKI. Karenanya penting bagi OKI lebih aktif dalam membela masjid Al Aqsa dan kemerdekaan Palestina, agar tujuan didirikannya OKI sebagaimana diprakarsai Indonesia, dapat tercapai dengan selamatnya masjid Al Aqsa, hadirnya perdamaian, dan negara Palestina merdeka," pungkas HNW.