Padang Siapkan Lahan 6,7 Hektare untuk Sekolah Rakyat, Anggaran Rp 300 Miliar Diapungkan

Kementerian Sosial lagi-lagi mendorong percepatan penyediaan lahan untuk Sekolah Rakyat. Di berbagai daerah, program ini terus digenjot. Bahkan, Wamenos Agus Jabo Priyono dengan tegas menyatakan bahwa ini adalah mandat langsung dari Presiden. Intinya, setiap kabupaten dan kota wajib memilikinya.

Nah, masalahnya seringkali terletak pada kesiapan lahan. Menurut Jabo, inilah faktor kunci yang menentukan cepat atau lambatnya pembangunan. "Ini program negara," ujarnya dalam keterangan resmi Kamis lalu (20/11/2025). "Setiap daerah harus punya Sekolah Rakyat, dan untuk itu, kesiapan lahan dari pemda mutlak diperlukan."

Pernyataan itu disampaikannya dalam audiensi bersama Pemerintah Kota Padang. Di sisi lain, meski program rintisan sementara diarahkan ke Dharmasraya, Jabo menegaskan bahwa Kota Padang tetap harus punya sekolah permanen di atas lahan milik pemkot. "Rintisan bisa jalan dulu sambil nunggu proses," katanya, "tapi lokasi permanennya harus jelas dan disiapkan oleh pemerintah kota."

Pertemuan itu sendiri dihadiri sejumlah pejabat setempat. Mulai dari Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir, Ketua DPRD Muharlion, hingga Ketua Komisi IV Iskandar. Tak ketinggalan perwakilan dari Dinsos dan Sekretariat Komite Nasional Disabilitas.

Dari sisi pemkot, komitmennya cukup kuat. Maigus Nasir menyebut bahwa Padang sudah menyiapkan beberapa opsi lahan. Salah satunya aset seluas 2,7 hektare yang masih bisa diperluas. "Sejak program ini diluncurkan Presiden, kami sangat berharap Padang bisa segera memiliki Sekolah Rakyat," ujar Maigus. Ia menambahkan, rencana anggaran untuk pembebasan lahan sudah disisipkan dalam RAPBD 2026.

Lahan yang diusulkan nantinya akan ditetapkan atas nama Pemkot. Dengan begitu, bisa digunakan lewat skema pinjam pakai untuk pembangunan oleh Kemensos.

Sementara itu, dari parlemen lokal, Muharlion mengingatkan bahwa masyarakat sudah menunggu-nunggu kehadiran sekolah ini. "Sekolah Rakyat ini kebutuhan yang mendesak," tegasnya. "Pembahasan anggaran sedang berjalan, dan kejelasan lokasi akan sangat menentukan langkah kami."

Soal luasan, Iskandar menyampaikan bahwa pemkot sudah menyiapkan skema penguatan lahan hingga mencapai standar 6,7 hektare. Bisa lewat pemanfaatan aset yang ada, atau pembebasan lahan tambahan.

Lalu, bagaimana dengan sisi teknis dan biayanya? Herman Kuswara dari Sekretariat Sekolah Rakyat memaparkan, pembangunan sekolah memerlukan anggaran yang tak sedikit. Untuk lahan standar, angkanya sekitar Rp 200 miliar. Kalau lahannya lebih luas, bisa mencapai Rp 300 miliar.

"Indeks biaya per siswa itu sekitar Rp 4 juta per bulan," jelas Herman. "Untuk sementara masih ditanggung Kemensos. Tapi ke depan, pengelolaannya bisa dialihkan ke daerah kalau kapasitas dan regulasinya sudah memungkinkan."

Pertemuan itu akhirnya ditutup dengan kesepakatan yang cukup jelas. Pemkot Padang akan segera melengkapi administrasi usulan lahan dan mengirimkan dokumen formal ke Kemensos. Selanjutnya, tim dari pusat akan turun untuk verifikasi teknis dan tinjau lapangan sebelum menentukan lokasi final Sekolah Rakyat di Kota Padang. Langkah konkret menunggu realisasi.