Uni Eropa Siapkan Dana Triliunan, tapi Gaza Harus Bersih dari Hamas Dulu

Di Brussel, tepatnya pada Kamis (20/11), Uni Eropa menggelar konferensi donor yang cukup penting. Tujuannya jelas: mendukung pembangunan kembali Gaza sekaligus mempersiapkan Otoritas Palestina (PA) untuk mengambil alih pemerintahan di sana. Sekitar 60 delegasi hadir, termasuk perwakilan dari sejumlah negara Arab.

Perdana Menteri Otoritas Palestina, Mohammad Mustafa, juga hadir. Ia dijadwalkan memberikan laporan soal reformasi yang sudah dan akan dijalankan. Ini penting. Sebelum para donor membuka koceknya, mereka butuh keyakinan bahwa uang mereka akan dikelola dengan baik.

Uni Eropa sendiri bukan donor biasa. Mereka adalah penyumbang terbesar bagi Palestina dan PA. Bantuan sebesar €1,6 miliar (sekitar Rp30,9 triliun) untuk periode 2025-2027 sudah disiapkan. Tapi, jangan salah. Pencairan sebagian besar dana ini nggak akan lepas dari syarat. Guillaume Mercier, juru bicara Komisi Eropa, menegaskan bahwa PA harus menjalankan reformasi struktural jika ingin dana itu cair. Beberapa sektor yang menjadi perhatian adalah pendidikan dan pembatasan tunjangan bagi keluarga tahanan Palestina di Israel.

Polisi Palestina untuk Gaza: Rencana yang Mulai Menggelinding

Sejak 2006, UE sebenarnya sudah punya program bantuan kepolisian untuk PA lewat EUPOL COPPS. Program ini bertujuan membangun kepolisian yang lebih efektif dan akuntabel. Nah, sekarang ada wacana untuk memperluas program tersebut.

Rencananya, UE bisa melatih hingga 3.000 polisi Palestina yang nantinya siap ditugaskan di Gaza. Para menteri luar negeri Eropa akan membahas usulan ini lebih lanjut. Prancis sudah angkat tangan, menyatakan kesediaannya untuk ikut melatih.

Langkah ini ternyata selaras dengan rencana gencatan senjata yang diajukan AS. Rencana itu memandatkan Pasukan Stabilisasi Internasional untuk memberikan pelatihan dan dukungan bagi polisi Palestina yang sudah diverifikasi. Menurut Anouar El Anouni, juru bicara UE, kontribusi baru sedang dipertimbangkan bersama para mitra untuk mendukung stabilisasi Gaza ke depannya.

Tahani Mustafa, seorang peneliti di European Council on Foreign Relations, mengungkapkan bahwa UE bahkan sudah mulai melatih sejumlah batalion Palestina di Tepi Barat dan Yordania.

Hambatan Besar: Kontrol Hamas di Gaza

Di sisi lain, situasi di lapangan masih rumit. Rencana AS sebenarnya mencakup pemerintahan transisi oleh komite Palestina non-politik. Tapi semua itu masih butuh waktu yang tidak sebentar.

Faktanya saat ini, Hamas masih menguasai hampir separuh (47%) wilayah Gaza. Sisanya, 53%, dikuasai militer Israel setelah gencatan senjata yang rapuh bulan Oktober lalu. Garis pemisahnya disebut "garis kuning". Menurut laporan, sejak kesepakatan damai itu, sedikitnya 240 warga Palestina tewas ditembak saat berusaha kembali ke rumah mereka.

Ini jadi masalah serius. UE memang menyatakan kesediaannya membantu, tapi selama Hamas masih punya kendali atas separuh Gaza, kecil kemungkinan para donor mau mengucurkan dana untuk rekonstruksi. Perdana Menteri Mustafa pun mengakui bahwa dana UE mungkin pada tahap awal akan mengalir ke wilayah yang dikuasai Israel, padahal mayoritas warga Gaza justru berada di luar wilayah itu.

Reformasi: Harga yang Harus Dibayar PA

Konferensi donor ini bukan yang pertama. Awal tahun ini, Prancis dan Arab Saudi sudah memimpin konferensi internasional yang mendorong solusi dua negara. Deklarasi konferensi itu mendesak PA melakukan berbagai reformasi, termasuk di sektor pendidikan – sesuatu yang juga didorong oleh Israel.

Isu ini bahkan memicu perdebatan sengit antara menteri luar negeri Israel dan Prancis di media sosial X. Gideon Saar, menlu Israel, menuduh Prancis mengabaikan kekhawatiran soal "penghasutan" dalam sistem pendidikan Palestina dan program tunjangan bagi keluarga tahanan. Jean-Noel Barrot, menlu Prancis, membalas bahwa tuduhan itu "sangat tidak adil" dan bahwa Presiden Macron telah mendapat komitmen yang belum pernah diberikan sebelumnya dari PA.

Menanggapi tekanan, Presiden PA Mahmoud Abbas akhirnya mengumumkan pencabutan program tunjangan yang sering dikritik sebagai "pay for slay". Program itu diubah menjadi bantuan berbasis kebutuhan. Barrot dengan bangga menulis di X, "'Pay for slay' telah berakhir pada 1 Agustus."

Pemilu: Pertanyaan yang Masih Menggantung

Presiden Abbas sebenarnya sudah berjanji pada UE bahwa pemilu akan digelar setahun setelah perang Gaza berakhir. Tapi anehnya, pemilu justru tidak termasuk dalam persyaratan reformasi yang diminta UE untuk pencairan bantuan.

Menurut Perdana Menteri Mustafa, UE sebenarnya punya daya tawar untuk mendorong pemilu lebih awal. Mereka bisa saja menautkan pendanaan dengan reformasi demokrasi. Tapi rupanya, ada kekhawatiran mendalam di kalangan diplomat UE. Kekhawatiran akan kemenangan Hamas, seperti yang terjadi pada 2006, membuat UE memilih bersikap hati-hati. Alih-alih mendesak pemilu, mereka lebih memilih memberikan dukungan simbolis dan mempertahankan PA sebagai alternatif dari Hamas.

Para ahli melihat ini sebagai upaya UE untuk mempertahankan solusi dua negara melalui PA, meski rintangan yang dihadapi tidak kecil.

Saat ini, UE bahkan sudah menempatkan perwakilan diplomatik senior di Civil-Military Coordination Center (CMCC) di Kiryat Gat, Israel selatan. Perwakilan dari setidaknya 10 negara anggota, termasuk Jerman, ada di sana untuk berdiskusi tentang masa depan Gaza. Yang menarik – dan mungkin ironis – dalam pembicaraan tentang masa depan Gaza itu, tidak ada satu pun pejabat Palestina atau organisasi masyarakat sipil yang dilibatkan.