Tingkatkan Layanan Publik, Kementerian Dalam Negeri Fokus pada Pengembangan SDM ASN

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Jadi Fokus Utama Pengembangan SDM Aparatur

Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, menegaskan bahwa pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur harus berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Kepuasan masyarakat dinyatakan sebagai kunci utama untuk memajukan sistem birokrasi di Indonesia.

Dalam keterangan tertulisnya, Wiyagus menegaskan, "Fungsi kita, yang memang tujuan akhir dari pejabat publik adalah menjadi pelayan publik." Pernyataan ini disampaikan pada Rapat Koordinasi Pengembangan SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri yang berlangsung di Ballroom Novotel Balikpapan, Kalimantan Timur.

Sistem Merit dan Manajemen Talenta untuk ASN Unggul

Dalam rapat tersebut, Wiyagus menyoroti pentingnya penerapan sistem merit dalam perencanaan pembangunan nasional. Sistem ini dinilai sangat terkait dengan kondisi birokrasi saat ini dan diharapkan dapat melahirkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, adaptif, dan inovatif.

Materi lain yang tidak kalah penting adalah manajemen talenta dan transformasi ASN. Pemerintah berupaya menyiapkan mekanisme untuk memastikan ASN berprestasi dapat berkembang menjadi pemimpin masa depan yang berintegritas dan visioner. Hal ini sejalan dengan peran ASN sebagai pilar pendorong keberhasilan program prioritas nasional.

Peran Kunci Sekretaris Daerah dan Kesiapan ASN untuk IKN

Wiyagus juga menjelaskan bahwa penerapan sistem merit di tingkat daerah membutuhkan dukungan penuh dari Sekretaris Daerah (Sekda). Sekda dianggap sebagai motor penggerak birokrasi yang memastikan sistem berjalan efektif, termasuk dalam mengalokasikan anggaran untuk pengembangan kompetensi ASN.

Di sisi lain, kesiapan ASN yang akan bertugas di Ibu Kota Nusantara (IKN) juga menjadi perhatian khusus. IKN tidak hanya simbol pemindahan pusat pemerintahan, tetapi juga wujud transformasi cara kerja birokrasi Indonesia. ASN di IKN diharapkan menjadi contoh nyata aparatur yang profesional, modern, dan adaptif.

Harmonisasi antara pemerintah pusat dan daerah disebut sebagai kunci terwujudnya pemerintahan yang solid dan terintegrasi. Hal ini diharapkan dapat menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas secara merata di seluruh Indonesia.

Acara ini juga dihadiri oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Sugeng Hariyono, Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji, serta berbagai pejabat terkait lainnya.