Mahfud MD menjelaskan lebih lanjut mengenai proses hukum yang seharusnya. Jika ada dugaan pemalsuan atau penggunaan ijazah oleh pihak yang tidak berhak, maka hal tersebut menjadi ranah penegakan hukum.
Dalam podcast 'Terus Terang' di kanal YouTube-nya, Mahfud MD menegaskan bahwa wewenang menentukan keaslian ijazah berada di tangan hakim pengadilan. Proses pembuktian harus dilakukan melalui mekanisme persidangan yang sah.
Peran Kepolisian dan Proses Persidangan
Menurut penjelasan Mahfud MD, kepolisian hanya bertugas mengumpulkan alat bukti yang akan diajukan dalam persidangan. Kepolisian tidak berwenang menyimpulkan apakah suatu dokumen asli atau palsu.
Dalam persidangan nantinya, pihak yang menuduh akan memiliki kesempatan untuk mendesak pembuktian keaslian dokumen. Proses ini harus berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku untuk memastikan keadilan.
Polemik ijazah Presiden Jokowi ini menyiratkan pentingnya proses hukum yang transparan dan berkeadilan. Setiap klaim harus dibuktikan melalui mekanisme yang sah di pengadilan, bukan melalui pemberitaan media.
Artikel Terkait
Anggota DPR Desak Polri Tindak Tegas Premanisme Usai Kasus Pengeroyokan di Purwakarta
Tabrakan Beruntun di Jalur Purworejo-Magelang Tewaskan Satu Orang
Presiden Prabowo Buka Munas IPSI, Dukung Pencak Silat Menuju Olimpiade
Cuaca Makassar Diprediksi Cerah Berawan Sepanjang Minggu, 12 April 2026