Mengembalikan Marwah Politik: Solusi Atasi Oligarki dan Wujudkan Kedaulatan Rakyat

Kunci membangun politik yang bermartabat terletak pada transparansi dan akuntabilitas. Thomas Hobbes berpendapat bahwa masyarakat menyerahkan sebagian haknya kepada negara dengan imbalan perlindungan dan keamanan. Jika negara gagal memenuhi kewajiban ini, kontrak sosial antara rakyat dan pemerintah menjadi rusak. Transparansi menjadi sangat penting agar rakyat dapat memastikan bahwa kekuasaan dijalankan sesuai dengan amanah. Tanpa transparansi, mekanisme pengawasan menjadi tidak efektif.

Media memainkan peran krusial sebagai pengawas kekuasaan. John Stuart Mill menekankan pentingnya kebebasan berpendapat dalam menjaga kelangsungan demokrasi. Media yang independen berfungsi sebagai saluran informasi dan kontrol sosial. Jika media dikooptasi oleh kepentingan oligarki, publik akan kehilangan akses terhadap informasi yang benar, dan demokrasi pun menjadi lemah.

Di sisi lain, tingkat literasi politik masyarakat juga perlu ditingkatkan. Robert Dahl menyatakan bahwa demokrasi memerlukan partisipasi politik yang luas dan bermakna. Pendidikan politik yang baik akan membekali masyarakat dengan kemampuan untuk mengawasi pemerintah dan memperjuangkan hak-haknya. Demokrasi bukan sekadar tentang memilih dalam pemilu, tetapi juga tentang terlibat aktif dalam proses pengambilan kebijakan.

Penegakan hukum yang adil merupakan fondasi penting bagi demokrasi. Max Weber mendefinisikan negara sebagai entitas yang memiliki monopoli atas penggunaan kekerasan secara sah. Namun, monopoli ini harus dilandasi oleh hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Ketika hukum hanya tajam bagi rakyat kecil tetapi tumpul bagi penguasa, demokrasi kehilangan maknanya.

Untuk mengatasi masalah oligarki dan kamuflase politik, diperlukan reformasi struktural yang menyeluruh. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain menerapkan tata kelola pemerintahan yang terbuka, memperkuat sistem hukum, dan membatasi pengaruh uang dalam politik. Negara-negara Skandinavia sering dijadikan contoh karena berhasil membangun tata kelola yang baik melalui integritas, transparansi, dan partisipasi publik yang tinggi. Data dari Transparency International pun menempatkan negara-negara tersebut sebagai yang paling bersih dari korupsi.

Kesimpulannya, politik yang bermartabat harus menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kamuflase politik dan dominasi oligarki merupakan pengkhianatan terhadap tujuan mulia politik. Setiap pemimpin harus memegang teguh amanah moral untuk membela rakyat, menegakkan keadilan, dan menjaga integritas. Tanpa komitmen ini, politik hanya akan menjadi panggung sandiwara belaka. Sudah waktunya kita kembali kepada hakikat politik yang sesungguhnya: mengabdi dan melayani rakyat dengan sepenuh hati.