Gus Mus Tegas Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Ungkap Sejarah Kelam Orde Baru
REMBANG, MURIANETWORK.COM - Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, KH Ahmad Mustofa Bisri atau Gus Mus, secara tegas menyatakan penolakannya terhadap wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada mantan Presiden Soeharto.
"Saya paling tidak setuju kalau Soeharto dijadikan Pahlawan Nasional," ujar Gus Mus dari kediamannya di Leteh, Rembang, Jawa Tengah, seperti dikutip dari NU Online.
Alasan Gus Mus Menolak Soeharto Jadi Pahlawan
Gus Mus mengungkapkan alasan penolakannya dengan merujuk pada pengalaman ketidakadilan yang dialami oleh kalangan pesantren dan Nahdlatul Ulama sepanjang era kepemimpinan Orde Baru.
"Banyak kiai yang dimasukin sumur, papan nama NU tidak boleh dipasang, yang suruh dipasang banyak dirobohin oleh bupati-bupati. Adik saya sendiri, Kiai Adib Bisri akhirnya keluar dari PNS karena dipaksa masuk Golkar," cerita Gus Mus mengenai tekanan pada masa itu.
Ia juga menambahkan pengalaman langsung yang disaksikannya, "Kiai Sahal Mahfudh itu didatangi pengurus Golkar Jawa Tengah diminta jadi penasehat Golkar Jawa Tengah. Kiai Sahal tidak mau, saya menyaksikan sendiri."
Gus Mus Kritik Warga NU yang Dukung Usulan Soeharto
Gus Mus menilai warga NU yang turut mendukung usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap sejarah.
"Orang NU kalau ada yang ikut-ikutan mengusulkan berarti tidak ngerti sejarah," tegas kiai yang pernah menjabat Rais Aam PBNU periode 2014-2015 tersebut.
Pelajaran dari Ulama Lain tentang Gelar Pahlawan
Gus Mus juga memberikan perspektif lain dengan menjelaskan bahwa banyak ulama dan pejuang bangsa yang memiliki jasa besar, namun tidak pernah mengusulkan gelar pahlawan.
"Alasannya supaya amal kebaikannya tidak berkurang di mata Allah. Kalau istilahnya, menghindari riya'," jelas pengasuh Pesantren Raudlatut Thalibin tersebut.
Pernyataan Gus Mus ini semakin menguatkan penolakan dari berbagai kalangan terhadap rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto, dengan menitikberatkan pada catatan sejarah kelam selama masa Orde Baru.
Artikel Terkait
Anggota DPR Dorong Kajian Ulang Label Halal Whip Pink Atas Kekhawatiran Penyalahgunaan
Gempa Megathrust Magnitudo 6,2 Guncang Pacitan, Satu Rumah Ambruk
PSM Makassar Dihukum Denda Rp60 Juta, Tapi Bebas Sanksi Transfer FIFA
KPK Tangkap Hakim PN Depok dalam OTT, Uang Ratusan Juta Diamankan