MPRD Lampung Diperkuat Jadi Think Tank Kebijakan Berbasis Riset

Pemerintah Provinsi Lampung secara resmi mendorong peran strategis Majelis Pertimbangan Riset Daerah (MPRD) sebagai pusat penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis riset. Fokus utama lembaga ini adalah menyusun rekomendasi untuk sektor-sektor strategis yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Lampung.

Pengukuhan pengurus MPRD Provinsi Lampung periode 2025–2030 dilaksanakan oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, di Balai Keratun, Bandar Lampung. Dalam sambutannya, Gubernur yang akrab disapa Mirza ini menekankan bahwa setiap kebijakan pemerintah daerah harus disusun berdasarkan data dan kajian ilmiah yang mendalam, bukan hanya mengikuti tren atau asumsi semata.

MPRD Sebagai Jembatan Antara Riset dan Pembangunan Daerah

Gubernur Mirza menilai MPRD memiliki peran krusial sebagai jembatan yang menghubungkan kebutuhan pembangunan daerah dengan hasil-hasil penelitian dari perguruan tinggi. Ia berharap MPRD dapat berfungsi sebagai think tank yang andal, memberikan rekomendasi berbasis fakta untuk melahirkan kebijakan yang kuat dan terukur.

“Kebijakan yang kuat harus lahir dari kajian yang kuat,” tegas Mirza, menggarisbawahi pentingnya fondasi penelitian dalam proses pemerintahan.

Fokus pada Sektor Pertanian dan Inovasi Teknologi Tepat Guna

Potensi besar Lampung di sektor pertanian dan perkebunan menjadi sorotan utama. Gubernur menyatakan bahwa tanpa inovasi dan pengembangan teknologi tepat guna, potensi tersebut berisiko tidak memberikan nilai tambah yang optimal bagi kesejahteraan petani dan masyarakat luas.

“Kita memiliki sumber daya, tapi harus memastikan riset memberikan solusi langsung, terutama bagi para petani. Potensi besar tidak otomatis berarti kesejahteraan,” jelasnya. Pernyataan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk mentransformasi potensi alam menjadi manfaat ekonomi yang nyata.

Menyongsong Indonesia Emas 2045 dengan SDM Berkualitas

Menyambut tantangan menuju Indonesia Emas 2045, Gubernur Mirza menekankan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai kunci utama. Tantangan tidak hanya terletak pada pertumbuhan ekonomi, tetapi pada bagaimana pertumbuhan tersebut dapat dirasakan secara merata dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Lampung.

Kolaborasi Kunci Sukses Implementasi Riset

Kolaborasi aktif antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat dinilai sangat penting. Sinergi antarsektor ini diperlukan agar hasil riset tidak berhenti sebagai laporan akademis, tetapi dapat diterjemahkan menjadi kebijakan konkret dan program implementasi di lapangan.

Arah pembangunan Lampung kedepan, menurut Gubernur, akan mencakup ekonomi inklusif, pendidikan berbasis akhlak, layanan kesehatan yang merata, serta perlindungan lingkungan yang berkelanjutan.

“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. MPRD menjadi mitra strategis untuk memastikan kebijakan tepat dan manfaatnya sampai ke masyarakat,” pungkas Gubernur Mirza.

Pengurus MPRD Lampung periode 2025–2030 resmi dikukuhkan dengan dipimpin oleh Prof. Lusmeilia Afriani, Rektor Universitas Lampung. Pada kesempatan yang sama, MPRD juga menyerahkan Buku Bunga Rampai Kajian Strategis Daerah kepada Pemerintah Provinsi Lampung sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan program pembangunan daerah.