Apakah Presiden Masih Bisa Dipercaya? Analisis Kontroversi Utang Whoosh

Pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai kesediaannya untuk "pasang badan" menanggung utang Kereta Cepat Whoosh menimbulkan berbagai reaksi dan pertanyaan publik. Bagaimana sebenarnya komitmen presiden dalam menangani masalah ini?

Kontroversi Pernyataan Presiden tentang Whoosh

Dalam pidatonya saat meresmikan Stasiun Tanah Abang, Selasa 4 November 2025, Presiden Prabowo dengan tegas menyatakan akan bertanggung jawab penuh atas proyek Kereta Cepat Whoosh. "Saya tanggung jawab itu Whoosh semuanya, saya pasang badan," tegas Prabowo dengan nada tinggi.

Pernyataan ini kontras dengan sikap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang sebelumnya telah bersikap tegas bahwa APBN tidak akan menanggung utang proyek Whoosh. Utang proyek yang mencapai Rp 116 triliun ini menjadi beban negara yang serius.

Risiko Hukum dan Peringatan dari Pakar

Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gajah Mada (Pukat UGM), Zaenur Rohman, memperingatkan Prabowo tentang risiko terjerat korupsi jika menggunakan APBN untuk membayar utang Whoosh. Menurut Purbaya, utang Whoosh yang merupakan proyek business to business (B2B) BUMN seharusnya menjadi tanggung jawab Danantara sebagai holding BUMN.

Pola Kebijakan Prabowo yang Kontradiktif

Publik melihat adanya ketidakkonsistenan dalam sikap Prabowo. Di satu sisi, presiden berkomitmen memberantas korupsi tanpa pandang bulu, namun di sisi lain cenderung melindungi dalam dugaan korupsi markup proyek Kereta Cepat Whoosh yang melibatkan pemerintahan sebelumnya.

Beberapa contoh ketidakkonsistenan ini terlihat dalam berbagai kasus seperti pembatalan RUU pemilu setelah tekanan publik, pemberian amnesti dan abolisi dalam kasus korupsi tertentu, serta reshuffle kabinet pasca demonstrasi 25 Agustus.

Pertanyaan Mendasar tentang Komitmen Presiden

Dengan segala kekuasaan yang dimilikinya sebagai presiden, masalah terbesar Prabowo bukan lagi soal ketakutan terhadap pemerintahan sebelumnya, melainkan soal keteguhan komitmennya terhadap bangsa dan negara. Apakah komitmen pemberantasan korupsi ini asli atau hanya sekadar retorika politik?

Pertanyaan mendasar yang harus dijawab adalah: apakah Presiden masih bisa dipercaya? Atau sebaliknya, publik tidak bisa banyak berharap kepada Presiden Prabowo jika bayang-bayang pemerintahan sebelumnya masih menghantui.

Masyarakat terus mengawasi dan menunggu bukti nyata dari komitmen pemerintahan saat ini dalam menegakkan hukum dan memberantas korupsi tanpa tebang pilih.