Kritik Formappi Terhadap Putusan MKD: Proses Cepat Dinilai Abaikan Penegakan Etika

Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menyampaikan kritik pedas terhadap putusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang menjatuhkan sanksi kepada lima anggota legislatif nonaktif. Lucius menegaskan bahwa keputusan MKD dinilai tidak mencerminkan upaya untuk menegakkan kehormatan DPR.

"Jelas bahwa keputusan MKD ini dan semua prosesnya memang untuk mengamankan nasib teman sendiri, bukan untuk menegakkan kehormatan DPR," ujar Lucius dalam pernyataannya kepada media pada Rabu (5/11).

Proses Pemeriksaan Dinilai Terlalu Cepat dan Tidak Mendalam

Lucius mempertanyakan langkah MKD yang dianggap terburu-buru dalam memutuskan kasus pelanggaran etik terhadap kelima legislator tersebut. Menurutnya, seharusnya dilakukan pemeriksaan yang lebih mendalam dan fokus pada substansi persoalan etika.

Ia lebih lanjut mengungkapkan bahwa dalam sidang pemeriksaan, kode etik tidak menjadi rujukan utama dalam proses bertanya. "Jadi perbuatan atau aksi kelima anggota itu harusnya dikomparasikan dengan kode etik, bukan dengan apakah ada pihak yang dirugikan atau tidak," tegas Lucius.

Sidang Hanya Sekali, Langsung ke Putusan