KPK Bongkar Modus "Jatah Preman" dalam OTT Gubernur Riau Abdul Wahid

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Gubernur Riau Abdul Wahid (AW). Penyidikan mengarah pada praktik penambahan anggaran di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Riau.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan adanya indikasi "jatah preman" atau japrem untuk kepala daerah dalam proses penganggaran tersebut. Modus korupsi ini terungkap melalui mekanisme penambahan anggaran di lingkungan Dinas PUPR Riau.

"Terkait penambahan anggaran di Dinas PUPR, terdapat dugaan japrem sekian persen untuk kepala daerah. Ini merupakan modus yang kami dalami," tegas Budi dalam konferensi pers, Selasa (4/11/2025).

Jaringan Korupsi Melibatkan Unit Teknis

Budi menambahkan bahwa penyidik memperluas pemeriksaan ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Dinas PUPR. Struktur organisasi dengan multiple UPT diduga dimanfaatkan untuk praktik pemerasan terkait penganggaran.

"Dugaan tindak pemerasan ini berkaitan dengan sistem penganggaran di Dinas PUPR yang memiliki berbagai UPT di bawahnya," jelasnya.

Bukti Uang Rp1,6 Miliar Disita

Dalam operasi tersebut, KPK berhasil menyita uang senilai Rp1,6 miliar yang ditemukan dalam berbagai mata uang. Barang bukti meliputi rupiah, dolar AS, dan poundsterling yang diamankan dari lokasi OTT.

"Tim mengamankan barang bukti uang dalam bentuk rupiah, dolar Amerika, dan poundsterling dengan total setara Rp1,6 miliar," ungkap Budi.

Penetapan Tersangka Menyusul

KPK memastikan telah menetapkan sejumlah tersangka dari 10 orang yang diamankan. Identitas para tersangka rencananya akan diumumkan secara resmi pada Rabu (5/11/2025) setelah proses hukum memenuhi ketentuan.