Konflik Sopir MikroTrans JAK41 vs Angkot M02 di Jakarta Timur: Dishub Turun Tangan
Insiden keributan antara sopir MikroTrans JAK41 dan sopir angkot reguler M02 terjadi di Jalan Persahabatan Raya, Jakarta Timur pada Minggu (2/11) pagi. Konflik antar sopir angkutan umum ini diduga kuat dipicu oleh persaingan dan tumpang tindih jalur operasi antara kedua moda transportasi tersebut.
Respon Cepat Dishub DKI Jakarta
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, langsung merespon kejadian ini dengan menyatakan akan melakukan penelusuran ke lokasi dan memanggil semua pihak terkait untuk mencari solusi terbaik. "Tentu kita akan cek posisinya dan kita akan diskusi dengan para pemilik atau operator angkot reguler tadi," tegas Syafrin di Jakarta International Velodrome.
Klaim Tidak Ada Tumpang Tindih Rute
Berdasarkan laporan sementara yang diterima pihak Dishub, Syafrin menyatakan bahwa sebenarnya tidak terjadi tumpang tindih rute antara MikroTrans JAK41 dan angkot M02. "Tidak berhimpitan dan sebenarnya JAK41 ini sudah lama operasional, bukan baru kemarin," jelasnya menegaskan.
Pertemuan Solusi Dijadwalkan
Meski demikian, Dishub DKI tetap akan menggelar pertemuan penyelesaian dengan perwakilan sopir angkot reguler pada Senin (3/11). Pertemuan ini diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan bersama yang mencegah terulangnya persoalan serupa di masa depan. "Informasi yang kami terima di lapangan, mereka merasa terganggu, dan tentu ini akan kami bahas besok," tambah Syafrin.
Penyebab Konflik Menurut Para Sopir
Dari pihak sopir MikroTrans JAK41, keributan terjadi karena adanya kesamaan rute dengan angkot M02 yang menyebabkan penurunan pendapatan signifikan. Sementara itu, sopir angkot reguler mengajukan tuntutan agar rute MikroTrans dialihkan sementara waktu sampai keluar surat keputusan (SK) resmi mengenai rute operasional.
Artikel Terkait
Waspada Demam Berdarah: Komorbid Tingkatkan Risiko hingga 7 Kali Lipat, Anak-Anak Paling Rentan
Kemensos & Kemendikbud Ristek Kolaborasi Siapkan Lulusan Sekolah Rakyat Masuk Perguruan Tinggi
Nasionalis Islamis Pancasilais: Jalan Tengah Indonesia Melindungi Minoritas dan Mayoritas
Kebijakan Tunjangan Guru 2025: Penyaluran Langsung Bukti Kesejahteraan Naik