Penambangan Ilegal di Indonesia: Siapa Pelindung di Baliknya?

Kasus penambangan ilegal masih marak terjadi di berbagai wilayah Indonesia, dari pedalaman Papua hingga destinasi wisata modern. Siapa sebenarnya aktor di balik operasi ilegal ini?

Pengalaman Langsung di Nabire

Selama kunjungan ke Nabire, penulis mengalami kesulitan mencari kamar hotel karena kedatangan rombongan menteri. Akhirnya menginap di rumah kos harian, penulis mendengar bahasa Mandarin yang diucapkan oleh tamu-tamu lain.

Setelah bertanya kepada pelayan, terungkap bahwa mereka adalah para penambang emas yang baru kembali dari pedalaman Papua. Yang mengejutkan, aktivitas mereka ternyata sudah dianggap biasa oleh warga setempat.

Keamanan dan Perlindungan Ilegal

Meskipun daerah tersebut dikenal rawan konflik bersenjata, para penambang asing ini bisa beroperasi dengan lancar. Bagaimana mungkin?

Faktanya, orang asing tidak mungkin bekerja secara ilegal tanpa adanya perlindungan dari pihak tertentu. Pelindungnya tidak lain adalah elemen legal negara yang mencari keuntungan secara ilegal.

Aparat Negara Terlibat

Masalah utama bukan hanya pada penambang asing, tetapi pada keterlibatan aparat negara:

• Militer dan polisi
• Jaksa dan birokrat
• Pemerintah pusat hingga daerah

Mereka semua terlibat dalam jaringan yang saling melindungi dan mencari keuntungan dari aktivitas ilegal ini.

Kasus Menarik: Mandalika

Bahkan di Mandalika, lokasi sirkuit motor yang dibangun pemerintahan Jokowi, ditemukan penambangan ilegal. Yang mengejutkan, para penambangnya tidak ada yang bisa berbahasa Indonesia.

Tim KPK yang menemukan kasus ini merasa heran, padahal seharusnya ini sudah menjadi pola yang umum terlihat.

Masalah Utama Bangsa

Persoalan terbesar bukanlah pencurian oleh asing, tetapi:

• Pengkhianatan oleh anak bangsa sendiri
• Aparat yang malas dan korup
• Sistem yang memungkinkan kekayaan tanpa kerja
• Kekuasaan yang dibangun dari praktik kotor

Mereka yang berteriak "maling" seringkali justru bagian dari sistem permalingan itu sendiri.

Solusi penambangan ilegal di Indonesia membutuhkan penanganan yang menyeluruh, mulai dari memberantas korupsi hingga memperkuat pengawasan di daerah-daerah rawan.