"Kebijakan Pak Bahlil berpihak kepada rakyat dan sejalan dengan arahan Presiden Prabowo. Wajar jika ada pihak yang merasa terganggu karena kepentingannya tergeser," imbuhnya.
Pentingnya Langkah Hukum Menurut Advokat
Zulfikar Akbar, anggota Kaukus Golkar Bersatu yang juga advokat, menilai langkah hukum ini penting untuk menjaga stabilitas kebijakan publik.
"Fitnah terhadap pejabat yang sedang bekerja baik bukan sekadar serangan pribadi, tapi juga serangan terhadap arah kebijakan negara," tegas Zulfikar.
Zulfikar juga mendesak Polri untuk mengusut tuntas dalang di balik penyebaran konten fitnah tersebut dan menelusuri jaringan akun serupa.
Komitmen Kader Golkar Awasi Proses Hukum
Dedy Ansari, kader Golkar lainnya, menyatakan komitmennya untuk mengawal proses hukum hingga tuntas. Langkah ini dinilai penting agar kerja-kerja Bahlil yang berpihak kepada rakyat tidak terus diganggu oleh fitnah di dunia maya.
Konten Fitnah yang Dipersoalkan
Unggahan yang menjadi pokok persoalan adalah foto Bahlil Lahadalia yang disertai kutipan palsu: "Bahlil: Orang yang menilai korupsi pasti belum pernah melakukan korupsi." Kutipan ini dinilai menyesatkan karena seolah-olah Bahlil menormalisasi korupsi, padahal pernyataan tersebut tidak pernah diucapkannya.
Artikel Terkait
Hujan Deras Landa Jakarta, 30 RT Terendam dan Ratusan Warga Mengungsi
Sentul Jadi Tuan Rumah Rakornas Besar, 4.453 Pejabat Bahas Percepatan Program Prioritas
KPK Dalami Aliran Dana dan Perjalanan Ridwan Kamil Terkait Kasus BJB
Guru 2026: Masihkah Ada Ruang untuk Wibawa di Tengah Transaksi Pendidikan?