Habib Umar Alhamid Ingatkan Prabowo: Jangan Blunder dalam Hak-hak Rakyat

Ketua Umum Generasi Cinta Negeri (Gentari), Habib Umar Alhamid, mengingatkan Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran kabinetnya agar berhati-hati dalam mengambil kebijakan yang menyangkut langsung kebutuhan dasar rakyat. Menurutnya, blunder dalam hal pemenuhan hak-hak rakyat berpotensi memicu ketidakpuasan publik yang berujung pada gelombang demonstrasi besar.

Habib Umar menegaskan, pemerintah seharusnya belajar dari dinamika politik dan sosial yang memanas belakangan ini, khususnya pasca demonstrasi besar pada akhir Agustus lalu yang berujung ricuh di sejumlah titik. Ia menyebutkan bahwa demonstrasi tersebut tidak bisa hanya dipandang dari kacamata keamanan semata, tetapi harus dipahami sebagai sinyal keras dari rakyat terhadap beban hidup yang semakin berat.

“Jangan hanya melihat siapa dalang di balik demo atau siapa penumpang gelapnya. Itu urusan aparat. Tetapi yang harus ditangkap adalah pesan rakyat: mereka sudah menjerit dengan beban hidup sehari-hari. Kalau rakyat mapan dan sejahtera, tidak akan ada yang mau turun ke jalan,” ujar Habib Umar dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (4/9).

Habib Umar merinci sejumlah persoalan yang menurutnya menjadi titik rawan kegaduhan sosial jika tidak segera ditangani pemerintah.

Pertama, Kebutuhan pokok: harga sembako, beras, gula, minyak goreng, serta ketersediaan listrik, gas, dan air (PAM).

Kedua, Kepemilikan tanah dan bangunan: pajak bumi dan bangunan (PBB) yang membebani rakyat kecil, hingga wacana pencabutan hak atas tanah yang tidak dipakai.

Ketiga, Biaya pendidikan dan iuran daerah: kewajiban rutin seperti uang sekolah dan iuran daerah yang dianggap semakin masif dan membebani keluarga berpenghasilan rendah.

Menurutnya, wacana pencabutan hak atas tanah karena tidak dipakai atau keterlambatan pembayaran PBB akibat kesulitan ekonomi, adalah bentuk kebijakan yang bisa memantik perlawanan rakyat.