Kemana Arah Seruan Moral UGM: Menuding Jokowi atau Menegur Prabowo?

Oleh: Ali Syarief

Akademisi

Seruan moral yang dikeluarkan civitas Universitas Gadjah Mada (UGM) atas maraknya gelombang aksi massa di berbagai kota besar Indonesia bukanlah sekadar pernyataan simpatik. 

Pernyataan tersebut lahir dari keprihatinan mendalam terhadap eskalasi kekerasan, anarkisme, serta korban jiwa yang terus berjatuhan. 

Namun, lebih dari itu, seruan ini memiliki muatan politik yang implisit: menegur negara, menantang legitimasi kebijakan, dan mempertanyakan arah kepemimpinan nasional.

1. Jokowi: Produk Kumulatif dari Kebijakan yang Bermasalah

Jika dicermati, poin-poin seruan UGM secara eksplisit menyinggung kebijakan pemerintah dan DPR yang dianggap “tidak berpihak pada keadilan, menambah kesenjangan, dan menguntungkan kelompok oligarki.” 

Ungkapan ini seakan mengarah langsung pada kebijakan struktural era Jokowi.

Dalam satu dekade kepemimpinannya, Jokowi melahirkan banyak produk hukum dan kebijakan kontroversial: UU Cipta Kerja yang berpihak pada modal besar, pelemahan KPK, pembangunan IKN yang menyedot anggaran di tengah krisis, hingga praktik politik dinasti yang menimbulkan kekecewaan rakyat. 

Semua ini adalah akumulasi yang menumpuk rasa frustrasi publik, dan kini meledak menjadi gelombang protes.

Dengan kata lain, UGM menyoroti akar masalah: produk kumulatif dari pemerintahan Jokowi yang gagal mengelola demokrasi dan keadilan sosial.

2. Prabowo: Pemimpin Baru yang Tak Mampu Mengendalikan

Namun, seruan itu juga tidak bisa dilepaskan dari konteks transisi kekuasaan. Setelah resmi menjabat, Prabowo Subianto kini menjadi sosok yang bertanggung jawab atas keamanan nasional. 

UGM menegaskan agar Polri dan TNI “mendengarkan aspirasi masyarakat” dan “bertindak akuntabel.” Ini jelas pesan langsung kepada rezim baru yang sedang berkuasa.