MK Resmi Larang Wamen Rangkap Jabatan

Mahkamah Konstitusi (MK) melarang wakil menteri (Wamen) rangkap jabatan komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Putusan dibacakan dalam sidang yang digelar Kamis 28 Agustus 2025, dimana MK mengabulkan sebagian uji materi Pasal 23 Undang Undang Kementerian Negara.

"Mengabulkan permohonan pemohon I untuk sebagian," ujar Ketua MK Suhartoyo membacakan putusan.

Pemohon I dalam perkara 128/2025 ini ialah seorang advokat Viktor Santoso Tandiasa. Uji materi tercantum dalam perkara Nomor 128/PUU-XXIII/2025.

Mahkamah menilai larangan rangkap jabatan bagi wamen didasarkan pada pertimbangan bahwa sebagai pejabat negara harus fokus pada beban kerja di kementerian, seperi menteri. Sementara tugas sebagai komisaris BUMN juga memerlukan waktu yang cukup.