KPK Usul Parpol Diberikan Dana Besar dari APBN Agar Tak Korupsi, Bagaimana Menurutmu?

MURIANETWORK.COM - KPK mengusulkan agar partai politik diberikan dana besar yang bersumber dari APBN. 

Ini diharapkan bisa mengurangi tingkat korupsi.

"KPK sudah beberapa kali memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk memberikan dana yang besar bagi partai politik," kata Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, dalam webinar yang disiarkan di kanal YouTube KPK, Kamis (15/5).

Fitroh memaparkan, salah satu penyebab terjadinya korupsi adalah mahalnya biaya dalam sistem politik untuk menjadi pejabat yang dipilih melalui pemilihan langsung. 

Mulai dari tingkat kepala desa hingga presiden.

"Dengan sistem politik yang ada kita bisa saksikan bersama tak bisa dipungkiri mereka harus mengeluarkan modal yang sangat besar," ujarnya.

Menurut dia, kerap kali para pejabat publik itu memiliki sosok pemodal untuk memenangkan pemilihan. 

Akhirnya, ada upaya dari para pejabat publik yang terpilih itu untuk memberikan timbal balik kepada sang pemodal.

"Nah timbal baliknya apa? Yang sering terjadi di kasus korupsi timbal baliknya ketika menduduki jabatan tentu akan memberikan kemudahan bagi para pemodal ini untuk menjadi pelaksana kegiatan proyek-proyek di daerah, di kementerian, maupun di dinas-dinas," papar Fitroh.

Fitroh menilai, apabila partai diberikan dana yang besar bisa menggantikan sosok pemodal tersebut. Sehingga, diharapkan bisa mengurangi tingkat korupsi.

"Sehingga seluruh proses dalam baik proses pemilihan anggota legislatif dan pemilihan pejabat-pejabat publik itu di-cover oleh partai politik," ucapnya.

"Kalau kemudian partai politik cukup biaya, pendanaannya mencukupi, barang kali bisa mengurangi (korupsi)," sambungnya.

Di sisi lain, Fitroh juga mengusulkan, agar partai politik lebih dulu menyeleksi calon-calon yang akan diusung olehnya. 

Perlu ada kriteria tertentu untuk bisa diusung dalam proses pemilihan.

"Rekrutmen untuk memilih calon legislatif, maupun calon eksekutif itu betul-betul harus melalui proses seleksi, ada asesmen. 

Seperti yang terjadi dalam pemilihan pejabat-pejabat di kelembagaan, meskipun tidak semua. Tapi itu sangat penting," tuturnya.

Fitroh menjelaskan, salah satu kriteria yang perlu ditekankan adalah soal integritas. 

Kriteria ini dinilai lebih penting ketimbang kapasitas.

"Menjadi pejabat memiliki peluang besar, kesempatan besar untuk mencuri uang rakyat. untuk mencuri, menggunakan uang yang bukan haknya. Kalau tidak memiliki integritas yang kuat, menurut saya sangat sulit," jelasnya.

"Ini penting sehingga orang yang nanti ikut konstelasi politik ini memang sudah memenuhi standar yang ditetapkan," tambah dia.

Sumber: Kumparan