Fantastis! Kerugian Penundaan Pengangkatan CPNS, Bhima Yudhistira: Capai Rp 6,76 Triliun

Menurutnya, anggaran pemerintah kemungkinan berkurang terutama akibat pembuatan sistem Coretax dan penerimaan pajak 2025 yang berpeluang rendah.

Akibatnya, perlu penghematan belanja pegawai dengan menunda pengangkatan CPNS baru.

Kedua, efek efisiensi anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), program prioritas, serta modal Danantara, juga dinilai berdampak pada alokasi belanja pegawai.

Selain itu, dia juga menyoroti buruknya perencanaan Kemenpan-RB dalam mengadakan seleksi CASN 2024 yang dilakukan sebelum pemerintahan baru dilantik.

"Kebutuhan berubah, tapi sudah rekrut pegawai pemerintah, akhirnya miss match dengan kebutuhan," jelasnya.

Sementara, Menpan RB Rini Widyantini mengungkapkan alasan di balik keputusan pemerintah menunda pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) hasil seleksi 2024.

Pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) diundur dari semula Maret menjadi Oktober 2025. Sedangkan, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mundur dari Oktober menjadi Maret 2026.tvonenews

"Kami menyadari penyelesaian pengangkatan serentak ini memerlukan waktu, hal ini karena harus dilakukan secara cermat dan hati-hati," ujar Rini lewat keterangan resmi, Jumat (7/3/2025).

Ia juga akui, pemerintah masih membutuhkan waktu untuk menyelaraskan data terkait formasi, jabatan, dan penempatan ASN maupun PPPK.

Pasalnya, kata Rini, Terhitung Mulai Tanggal atau TMT pengangkatan ASN maupun PPPK di setiap instansi pemerintah juga tidak sama. 

Bahkan, ,menurutnya, setiap instansi masing-masing instansi memiliki tanggal sendiri.

"Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) ingin menata hal tersebut sehingga memastikan pengangkatan serentak CPNS pada 1 Oktober 2025 dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK (baik seleksi Tahap 1 maupun tahap 2) pada 1 Maret 2026," ucap Rini.

Kemudian, dia memastikan penundaan pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 telah diputuskan bersama pemerintah dan Komisi II DPR lewat Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 5 Maret lalu.

Tak hanya itu saja, dia kembali membantah penundaan tersebut imbas dari efisiensi anggaran negara. Apalagi, pemerintah telah memastikan anggaran belanja pegawai tak masuk objek efisiensi.

"Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang memastikan bahwa anggaran belanja pegawai tidak termasuk dalam anggaran yang mengalami efisiensi," pungkasnya.

Sumber: tvonenews

Foto: