Spanyol Perketat Perbatasan Ceuta Usai Gelombang Migran Tewaskan 57 Orang

Spanyol menghadapi salah satu krisis migrasi terbesar dalam beberapa tahun terakhir setelah puluhan ribu orang menerobos masuk ke wilayah eksklave Ceuta di Afrika Utara. Gelombang penyeberangan massal itu menewaskan sedikitnya 57 orang dan memaksa pemerintah memperketat pengamanan di perbatasan dengan Maroko.

Lonjakan migran terjadi dalam kurun waktu sekitar 24 jam. Pemerintah Spanyol menyebut sekitar 60 ribu orang mencoba memasuki Ceuta melalui jalur darat maupun laut. Sebagian besar dari mereka berenang mengitari pemecah gelombang di kawasan Pantai Tarajal. Otoritas mencatat sebagian korban meninggal akibat tenggelam, sementara lainnya tewas terinjak-injak saat berdesakan menuju wilayah Spanyol.

Perdana Menteri Pedro Sanchez langsung mengunjungi Ceuta usai tragedi tersebut. Ia menegaskan pemerintah mengerahkan seluruh kemampuan untuk menangani situasi darurat. "Kami mengerahkan seluruh sumber daya yang ada untuk merespons situasi ini," kata Sanchez. Ia juga menyebut aksi penyeberangan massal tersebut sebagai bentuk pelanggaran terhadap kedaulatan Spanyol.

Deportasi Massal Dipercepat

Merespons situasi tersebut, pemerintah Spanyol mempercepat proses pemulangan migran ke Maroko. Lebih dari 25 ribu orang telah dideportasi dalam tahap awal. Sementara itu, aparat gabungan Spanyol dan Maroko dikerahkan di sepanjang garis perbatasan untuk mengendalikan situasi. Di sejumlah titik, aparat menggunakan kendaraan water cannon guna membubarkan kerumunan. Bentrokan juga menyebabkan sejumlah kendaraan terbakar di sekitar kawasan perbatasan.

Pemerintah Spanyol menduga gelombang migrasi besar-besaran itu dipicu jaringan penyelundup manusia yang menyebarkan informasi menyesatkan. Menurut Sanchez, kelompok tersebut memanfaatkan putusan Mahkamah Agung Spanyol dengan menyebarkan narasi bahwa migran yang berhasil mencapai Ceuta melalui laut tidak lagi bisa langsung dipulangkan ke Maroko. "Mafia perdagangan manusia telah menggunakan penafsiran mementingkan diri sendiri atas putusan Mahkamah Agung," ujar Sanchez. Informasi tersebut disebut menyebar cepat melalui media sosial dan mendorong ribuan orang nekat menyeberang. Namun, sejumlah aktivis kemanusiaan di Maroko menilai rumor tersebut bukan satu-satunya penyebab karena sebagian besar migran dinilai tidak mengikuti perkembangan hukum di Spanyol.

Uni Eropa Turun Tangan

Lonjakan migran ke Ceuta turut menjadi perhatian Uni Eropa. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen meminta jaringan penyelundup manusia segera diberantas agar tragedi serupa tidak kembali terjadi. "Penyeberangan berbahaya harus segera dihentikan. Jaringan penyelundupan harus dibongkar, dan proses pengembalian migran harus dilakukan dengan cepat sesuai aturan," kata Von der Leyen. Jerman dan Prancis juga menyatakan siap membantu Spanyol, termasuk melalui dukungan Badan Penjaga Perbatasan dan Pantai Uni Eropa (Frontex).

Sebagai langkah lanjutan, pemerintah Spanyol mulai memasang barikade terapung sepanjang sekitar 500 meter di kawasan Pantai Tarajal. Barikade tersebut dipasang untuk menghalangi upaya penyeberangan melalui laut sekaligus tetap menyediakan jalur patroli bagi kapal Guardia Civil. Pemerintah Spanyol menyebut sekitar 50 ribu orang mencoba memasuki Ceuta sejak gelombang migrasi dimulai. Dari jumlah tersebut, lebih dari 48 ribu orang telah dipulangkan ke Maroko dalam waktu 48 jam.

Gelombang migran kali ini mengingatkan pada krisis serupa yang terjadi pada 2021 ketika lebih dari 10 ribu orang memasuki Ceuta hanya dalam dua hari. Saat itu, ketegangan diplomatik antara Spanyol dan Maroko menjadi pemicu utama. Kali ini, penyebab pasti lonjakan migran masih diselidiki, meski pemerintah Spanyol menduga kuat adanya peran sindikat penyelundup manusia yang memanfaatkan disinformasi untuk mendorong penyeberangan massal.