Realisasi Anggaran Kementerian PKP Capai Rp3,27 Triliun hingga Juli 2026

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mencatat realisasi anggaran sebesar Rp3,27 triliun hingga 31 Juli 2026. Angka tersebut setara dengan 31,73 persen dari pagu non-Anggaran Belanja Tambahan (ABT).

Pagu anggaran kementerian ini meningkat dari Rp10,31 triliun menjadi Rp12,53 triliun setelah pemerintah menambah anggaran sebesar Rp2,219 triliun melalui ABT untuk prioritas pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatera.

Sekretaris Jenderal Kementerian PKP, Didyk Choiroel, menyatakan pihaknya akan mengakselerasi pelaksanaan program agar target penyerapan anggaran tercapai sesuai lini masa pemerintahan. Ia menegaskan komitmen untuk menjaga nilai dan kualitas pembangunan.

"Sesuai janji kami, setiap bulan Kementerian PKP akan menyampaikan realisasi, baik APBN dan Program Perumahan dari Kementerian PKP," ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (2/8/2026).

Didyk merinci, Program Dukungan Manajemen telah merealisasikan anggaran Rp569,37 miliar atau 62,01 persen. Capaian ini melampaui target penyerapan awal Agustus dengan deviasi positif 2,61 persen.

Sementara itu, Program Perumahan dan Kawasan Permukiman secara keseluruhan telah menyerap Rp2,702 triliun atau 28,77 persen dari target.

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tetap menjadi program terbesar Kementerian PKP pada 2026 dengan alokasi anggaran Rp8,57 triliun, sekitar 68,4 persen dari total pagu kementerian. Program ini menargetkan 400 ribu unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh Indonesia. Hingga saat ini, usulan program bedah rumah yang diterima mencapai 1.898.275 unit, melebihi kuota awal.

Progres pelaksanaan fisik BSPS menunjukkan 91.807 unit berada pada tahap awal pekerjaan, 13.181 unit dalam tahap pelaksanaan lebih dari 30 persen, serta 4.225 unit telah selesai 100 persen. Kementerian PKP juga terus memperkuat akuntabilitas penggunaan dana melalui pelaporan penggunaan bantuan secara bertahap.

Terkait pembangunan hunian tetap bagi korban bencana alam di Sumatera, pembangunan mencapai 25.606 unit hingga tahun 2027 dengan total anggaran sekitar Rp7,4 triliun. Provinsi Aceh memperoleh alokasi terbesar, yakni 20.647 unit, sebagai bagian dari percepatan pemulihan kawasan terdampak bencana.

Di sektor rumah susun, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan melaporkan pembangunan 22 tower atau 1.035 unit rumah susun dengan realisasi SP2D sebesar Rp177,79 miliar atau 47,69 persen, dan progres fisik mencapai 47,62 persen. Sejumlah proyek strategis telah selesai sepenuhnya, antara lain Rusun Mahkamah Agung Bekasi, Rusun Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, serta Hunian Vertikal TNI di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang mencapai progres fisik 100 persen.

Pada sektor pembiayaan, realisasi KUR Perumahan hingga akhir Juli 2026 mencapai Rp22,11 triliun atau 57,81 persen dari target penyaluran sebesar Rp38,24 triliun kepada 99.562 debitur. Penyaluran terbesar berasal dari sisi permintaan (demand) yang mencapai hampir 80 persen dari target, menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap akses pembiayaan sektor perumahan.

Kementerian PKP membidik penyerapan anggaran mencapai 97,48 persen sebagai bagian dari upaya mempercepat penyediaan hunian layak, memperkuat pemulihan wilayah terdampak bencana, serta mendukung keberhasilan Program Tiga Juta Rumah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.