Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menolak wacana menjadikan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai pusat finansial internasional. Alasannya, lokasi IKN dinilai terlalu sepi dan belum memiliki ekosistem yang memadai untuk menarik investor global.
Pernyataan itu disampaikan Menkeu dalam sebuah forum diskusi di Jakarta, Selasa (12/11). Ia menegaskan bahwa untuk menjadi pusat keuangan dunia, suatu kawasan membutuhkan konsentrasi aktivitas bisnis, infrastruktur finansial yang lengkap, serta sumber daya manusia yang mumpuni. "IKN saat ini belum memenuhi syarat-syarat itu," ujarnya.
Penolakan ini menambah daftar panjang kritik terhadap proyek IKN yang mulai kehilangan pamor. Bahkan para buzzer dan selebritas yang dulu gencar mempromosikan IKN kini enggan lagi membuat konten tentang kawasan tersebut. Netizen yang sebelumnya antusias mengunggah liputan dari IKN juga mulai sepi, bahkan sebagian ikut mengkritik pemerintah.
Satu-satunya pihak yang masih terlihat bersemangat adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono. Namun, semangat itu pun dipertanyakan. "Kalau cuma bangun, bangun, bangun, tukang kompleks juga bisa. Duitnya dari mana, kemudian buat apa? Bermanfaat tidak?" tulis penulis novel Tere Liye dalam sebuah unggahan di media sosial yang viral.
Ia menyoroti biaya pemeliharaan IKN yang terus berjalan tanpa kejelasan manfaat. "IKN ini bahkan tidak ada lagi penting-pentingnya di mata pemerintahan sekarang. Hidup segan mati tak mau," lanjutnya.
Tere Liye juga menantang mereka yang masih percaya IKN ramai dan jaya untuk terus membuat liputan langsung dari lokasi. "Kamu tetap fight, meskipun postingan-postinganmu sepi. Persis IKN yang sepi," sindirnya.
Dalam unggahan yang sama, ia mengaku mulai malas menyindir IKN. Namun, ia mengingatkan bahwa ratusan triliun rupiah telah mengalir deras ke proyek ini. "Rumah-rumah menteri, gedung-gedung, mbuh buat apa. Hantu kayaknya," tulisnya.
Artikel Terkait
Penulis Tere Liye Bantah Dikotak-kotakkan soal Bola, Soroti Dukungan Argentina ke Israel
Aset IKN Tembus Rp 71,96 Triliun per Akhir 2025, Naik Rp 13,59 Triliun
Basuki Ajukan Tambahan Anggaran Rp2,7 Triliun untuk Tahap 3 IKN
IKN Masuki Pembangunan Tahap II, Target Jadi Ibu Kota Politik 2028