Aset IKN Tembus Rp 71,96 Triliun per Akhir 2025, Naik Rp 13,59 Triliun

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengungkapkan total aset IKN mencapai Rp 71,96 triliun per 31 Desember 2025. Angka itu naik Rp 13,59 triliun dari posisi akhir 2024 yang sebesar Rp 63,35 triliun.

“Kenaikan ini menunjukkan akselerasi pembangunan fisik di IKN sepanjang tahun 2025,” kata Basuki dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/7).

Rincian aset tersebut terdiri dari aset lancar Rp 3,46 triliun, aset tetap Rp 6,2 triliun, properti investasi Rp 61,69 triliun, dan aset lainnya Rp 601,99 miliar.

Basuki juga memaparkan kekayaan bersih OIKN per 31 Desember 2025 tercatat Rp 71,41 triliun, naik Rp 8,07 triliun atau 12,74 persen dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 63,34 triliun. Sementara kewajiban OIKN tercatat Rp 552,24 miliar, terdiri dari utang kepada pihak ketiga Rp 533 miliar dan pendapatan diterima di muka Rp 19,11 miliar.

Faktor utama pendorong kenaikan ekuitas berasal dari transaksi antar entitas sebesar Rp 9,21 triliun, melonjak 802 persen dari tahun 2024 yang hanya Rp 1,02 triliun. “Ini berasal dari realisasi belanja negara yang berasal dari kas negara atau BUN. Pertumbuhan ekuitas menunjukkan bahwa setiap belanja negara yang direalisasikan telah terkonversi menjadi penambahan aset dan kekayaan negara yang real dan dikelola secara tertib,” jelas Basuki.

Dari sisi operasional, OIKN mencatat pendapatan operasional tahun 2025 sebesar Rp 55,2 miliar dan beban operasional Rp 1,19 triliun. “Kenaikan beban operasional seiring dengan akselerasi pembangunan IKN pada tahun pertama, pembangunan infrastruktur oleh Otorita IKN, dan pertumbuhan aset tetap yang signifikan,” ujarnya.

Untuk tahun 2026, OIKN mendapatkan alokasi dana Rp 5,47 triliun dengan rincian belanja pegawai Rp 423 miliar, belanja barang Rp 732,5 miliar, dan belanja modal Rp 4,3 triliun. Realisasi anggaran per 30 Juni 2026 mencapai 80,2 persen atau Rp 4,39 triliun. Basuki memastikan realisasi tersebut telah memperhitungkan seluruh pengadaan yang dilakukan secara kontraktual. Adapun realisasi SP2D tercatat Rp 1,23 triliun atau 26,2 persen dari pagu DIPA, dihitung berdasarkan SP2D yang telah diterbitkan Kementerian Keuangan.