Vance Tuding Pejabat Israel Danai Kampanye Rahasia untuk Perpanjang Perang dengan Iran

Wakil Presiden Amerika Serikat JD Vance secara terbuka menuduh sejumlah pejabat Israel mendanai kampanye rahasia untuk memanipulasi opini publik AS demi memperpanjang perang dengan Iran tanpa batas waktu. Tuduhan itu disampaikan Vance dalam wawancara di podcast The Joe Rogan Experience, memicu keretakan diplomatik baru antara dua sekutu dekat tersebut.

Vance mengklaim mengetahui "tanpa keraguan sedikit pun" adanya upaya manipulasi opini publik AS oleh elemen pemerintah Israel. Tujuannya, menurut Vance, bukan untuk mencapai target militer tertentu, melainkan menjaga konflik tetap berlangsung. Ia juga mengutip investigasi Time Magazine yang menyebut mantan manajer kampanye Donald Trump, Brad Parscale, disewa pihak Israel untuk menjalankan kampanye digital guna memengaruhi gerakan MAGA agar menentang kesepakatan damai AS-Iran. Kepada para pelaku di balik kampanye itu, Vance secara lugas menyerukan, "Go to hell."

Meski mengecam intervensi asing, Vance menegaskan tidak mempermasalahkan upaya lobi dari negara lain seperti Israel atau Rusia. Namun, ia mengecam keras ketika pemimpin politik AS membiarkan intervensi tersebut mendikte keputusan mereka.

Konteks Perselisihan AS-Israel

Kritik tajam Vance muncul di tengah perselisihan mendalam mengenai langkah diplomasi pemerintahan Trump. Vance membela Nota Kesepahaman (MoU) damai dengan Teheran yang ditentang keras kabinet Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Netanyahu menilai kesepakatan itu gagal membongkar program rudal dan nuklir Iran.

Sebelumnya, pada Juni lalu, Vance juga memperingatkan menteri sayap kanan Israel, seperti Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich, untuk "bangun dan sadari kenyataan." Ia mengingatkan bahwa Israel, sebagai negara berpenduduk 9 juta jiwa, tidak bisa menyelesaikan semua masalah keamanan nasionalnya dengan cara terus membunuh. Vance juga menegaskan bahwa AS adalah satu-satunya sekutu kuat yang tersisa bagi Israel, yang menyuplai dua pertiga senjata pertahanan mereka.

Para pengamat dan mantan diplomat menilai pernyataan blak-blakan dari seorang wakil presiden yang sedang menjabat sebagai hal yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah hubungan diplomatik kedua negara. Hingga saat ini, pihak Kedutaan Besar maupun Pemerintah Israel belum memberikan respons resmi atas tuduhan tersebut.