BTN Siap Kembalikan Dana SAL Rp38 Triliun ke Pemerintah Secara Bertahap

PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) tengah bersiap mengembalikan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp38 triliun kepada pemerintah secara bertahap, sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengungkapkan bahwa dana tersebut saat ini dikelola perseroan dan akan disetorkan kembali dalam beberapa tahap.

“Itu awalnya kami terima Rp25 triliun, ada beberapa tahapan, sempat dikembalikan juga. Terakhir posisinya di Rp38 triliun,” kata Nixon dalam paparan kinerja di Menara 2 BTN, Jumat (17/7/2026).

Pada periode terakhir, pemerintah menggelontorkan tambahan dana SAL sebesar Rp100 triliun, di mana BTN mendapat alokasi sekitar Rp13 triliun. Seluruh dana tersebut dialokasikan untuk mendukung ekspansi kredit bank, sejalan dengan instruksi awal pemerintah yang ingin memanfaatkan dana SAL untuk mendorong pertumbuhan kredit nasional.

Di internal BTN, dana SAL disalurkan ke sektor-sektor utama seperti Kredit Pemilikan Rumah (KPR), komersial, dan konstruksi. Dari sisi nominal, porsi terbesar diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). “Agak banyak di BUMN, seperti Bulog dan sebagainya,” tuturnya.

Nixon memastikan koordinasi dengan para pemangku kepentingan telah menghasilkan jadwal penarikan yang terstruktur. Aspek timing menjadi perhatian utama agar proses penarikan tidak mengganggu stabilitas likuiditas bank. “Perlu memperhatikan timing yang pas. Kemarin kan agak sedikit masalah karena BI Rate naik, SRBI naik, maka likuiditas ketat. Terus duit harus kembali, itu sebenarnya terjadi crossing, berebut akhirnya. Cuman itu sudah berhasil diatasi, kami semua menghadap Pak Menteri Keuangan, dipanggil DPR juga dan kami jelaskan bahwa situasi ini bisa dicegah kalau ada koordinasi yang baik, terutama timing penarikannya,” jelas Nixon.

Agenda penarikan dana terdekat akan dilakukan pada September 2026, di mana bank-bank penerima, termasuk BTN, diwajibkan menyetorkan kembali sebagian dana SAL. Meski demikian, Nixon enggan merinci nominal pasti yang harus dikembalikan BTN pada tenggat waktu tersebut.