Wamendagri Dorong Pemda Perkuat TP PKK Lewat Anggaran Daerah

Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk mendesak pemerintah daerah untuk memperkuat peran Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) sebagai mitra strategis dalam mewujudkan target Indonesia Emas 2045. Menurutnya, organisasi yang memiliki jangkauan hingga tingkat keluarga ini menjadi ujung tombak berbagai program pembangunan masyarakat.

Hal itu disampaikan Ribka saat mewakili Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada Puncak Peringatan ke-54 Hari Kesatuan Gerak PKK di Hotel Claro, Makassar, Sabtu (11/7/2026). Acara bertema "Kuatkan 10 Program Pokok PKK, Laksanakan Asta Cita, Wujudkan Indonesia Emas 2045" itu menjadi momentum untuk menegaskan kembali pentingnya sinergi pusat dan daerah.

Ribka menekankan, TP PKK telah tumbuh dan berkarya hingga ke desa-desa. Karena itu, penguatan perannya menjadi krusial, terutama dalam mendukung pembangunan keluarga, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat, termasuk di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

"TP PKK menjadi sebuah organisasi yang dapat menggerakkan potensi masyarakat yang ada di daerah, di seluruh pelosok di Indonesia," ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah daerah harus memberikan dukungan nyata, termasuk melalui penyediaan anggaran yang memadai. Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-861 Tahun 2026 yang mengarahkan pemda untuk mengalokasikan anggaran khusus bagi program PKK.

"Kami melalui Kepmendagri Nomor 900 tahun 2026 telah mengarahkan pemerintah daerah untuk menyiapkan anggaran khusus untuk pembiayaan kepada seluruh program PKK di daerah," katanya.

Menurut Ribka, efisiensi anggaran tidak boleh mengurangi komitmen daerah. Ia menegaskan bahwa PKK merupakan urusan penting yang perlu didukung oleh APBD. "PKK menjadi sebuah urusan penting yang perlu didukung oleh APBD," tegasnya.

Ia juga mengapresiasi dedikasi TP PKK Pusat dan seluruh jajarannya di Indonesia yang terus berkontribusi memberdayakan keluarga dan masyarakat. Ribka berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemda, dan TP PKK semakin kuat sehingga 10 Program Pokok PKK dapat berjalan optimal.

Kegiatan itu turut dihadiri Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi, serta Kepala BPOM Taruna Ikrar. Hadir pula Pelindung TP PKK Selvi Gibran Rakabuming didampingi jajaran Solidaritas Perempuan Indonesia Kabinet Merah Putih, Ketua Umum TP PKK Tri Tito Karnavian, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, serta pejabat terkait lainnya.