Menggali Filsafat Politik di Balik Jejak Negarawan Mohammad Natsir

Selama ini Mohammad Natsir lebih dikenal sebagai tokoh politik: pemimpin Masyumi, Perdana Menteri 1950–1951, penggagas Mosi Integral, dan Pahlawan Nasional. Namun, di balik catatan biografis itu, tersembunyi warisan pemikiran yang jarang diungkap. Kini, sebuah disertasi doktoral dari Universitas Indonesia membuka kembali pintu untuk membaca Natsir sebagai seorang filsuf politik.

Prof. Yusril Ihza Mahendra berhasil meraih gelar doktor filsafat melalui disertasi tentang relasi Islam dan negara dalam pemikiran Mohammad Natsir. Temuan pentingnya: pemikiran Natsir membentuk bangunan filsafat politik yang utuh, lengkap dengan ontologi, epistemologi, dan aksiologi, serta menawarkan konsep demokrasi teistik. Disertasi ini mengundang pertanyaan: apakah Natsir selama ini terlalu lama dibaca sebagai pelaku politik, padahal ia juga seorang pemikir dengan sistem gagasan yang koheren?

Dalam tradisi ilmu politik, seorang tokoh disebut filsuf bukan karena jabatan, melainkan karena kemampuannya membangun kerangka berpikir tentang hakikat manusia, negara, kekuasaan, dan keadilan. Filsuf politik Leo Strauss menekankan bahwa filsafat politik adalah pencarian rasional mengenai tata politik yang baik. Dari sudut pandang ini, Natsir menarik karena hampir setiap tindakan politiknya lahir dari gagasan yang telah dirumuskan jauh sebelumnya melalui tulisan dan pidato. Politik baginya bukan sekadar perebutan kekuasaan, melainkan instrumen untuk mewujudkan keadilan, persatuan, dan martabat manusia.

Mosi Integral tahun 1950, misalnya, bukan sekadar manuver politik yang mengakhiri Republik Indonesia Serikat. Di baliknya terdapat pandangan filosofis bahwa negara harus dibangun di atas persatuan nasional, bukan fragmentasi. Kesatuan Indonesia dipandang sebagai prasyarat keadilan sosial dan keberlangsungan bangsa. Tindakan politik Natsir selalu bertumpu pada kerangka nilai yang konsisten.

Merekonstruksi Filsafat Politik Natsir

Nilai penting disertasi Yusril bukan sekadar mengangkat popularitas Natsir, melainkan menggunakan perangkat analisis filsafat untuk membaca keseluruhan bangunan pemikirannya. Selama ini karya-karya Natsir seperti Capita Selecta, Islam sebagai Dasar Negara, dan pidato-pidato di Konstituante lebih sering dibaca secara parsial. Akibatnya, publik mengenal gagasannya sebagai kumpulan pendapat yang berdiri sendiri.

Melalui pendekatan filsafat, karya-karya itu justru memperlihatkan benang merah yang menghubungkan seluruh pemikiran Natsir: pandangan tentang hakikat manusia, sumber legitimasi negara, hubungan moral dengan kekuasaan, hingga tujuan penyelenggaraan pemerintahan. Yang dibangun bukan sekadar opini politik, melainkan sebuah sistem pemikiran.

Pendekatan ini lazim digunakan ketika mengkaji Plato, Aristoteles, Hobbes, Locke, Al-Farabi, atau Muhammad Iqbal. Yang dipelajari bukan biografi mereka, melainkan struktur pemikiran. Disertasi Yusril menggeser fokus kajian dari sejarah politik menuju sejarah pemikiran. Perubahan perspektif ini sederhana, tetapi berimplikasi besar bagi perkembangan filsafat politik Indonesia.

Apabila selama ini Indonesia lebih banyak mengenang tokoh sebagai pahlawan atau negarawan, pendekatan ini mengajak dunia akademik untuk mulai membaca mereka sebagai penghasil teori, konsep, dan gagasan yang dapat diperdebatkan lintas generasi. Tradisi seperti ini telah lama berkembang di Barat dan dalam khazanah filsafat Islam. Indonesia memiliki banyak tokoh besar, namun belum banyak yang ditempatkan sebagai bagian dari tradisi filsafat politik nasional. Mohammad Natsir tampaknya menjadi salah satu yang mulai memasuki ruang intelektual tersebut.