Anwar Abbas: Prabowo Hadapi Tantangan Berat Berantas Korupsi Jika Mental Pejabat Masih Koruptif

Pengamat sosial, ekonomi, dan keagamaan Anwar Abbas menilai Presiden Prabowo Subianto akan menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan komitmennya memberantas korupsi apabila mentalitas sebagian pejabat negara masih dipenuhi praktik koruptif. Menurut Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu, berbagai kasus korupsi besar yang terus bermunculan menunjukkan bahwa semangat reformasi belum sepenuhnya berhasil memperbaiki tata kelola pemerintahan.

"Kasihan sekali kita dengan Prabowo karena anak buahnya tidak tulus dan serius mendukungnya," kata Anwar Abbas dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (7/11/2026).

Soroti Deretan Kasus Korupsi Besar

Anwar menilai praktik korupsi justru semakin mengkhawatirkan setelah hampir tiga dekade reformasi berjalan. Ia menyinggung sejumlah kasus korupsi yang pernah menjadi sorotan publik, mulai dari Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), proyek KTP elektronik (e-KTP), Jiwasraya, proyek BTS 4G Kominfo, hingga dugaan korupsi tata niaga timah. Menurutnya, nilai kerugian negara dalam berbagai perkara tersebut mencapai ratusan triliun rupiah dan menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi persoalan serius di Indonesia.

Selain itu, Anwar juga menyoroti sejumlah perkara dugaan korupsi lain yang belakangan menjadi perhatian publik, termasuk kasus yang sedang ditangani aparat penegak hukum di sektor energi dan badan usaha milik negara (BUMN).

Nilai Pemberantasan Korupsi Tidak Akan Mudah

Anwar berpendapat upaya pemberantasan korupsi akan menghadapi tantangan apabila aparat maupun pejabat yang diberi kewenangan justru ikut terseret persoalan hukum. Ia mengaku prihatin dengan munculnya pemberitaan yang mengaitkan sejumlah aparat penegak hukum dengan dugaan tindak pidana korupsi.

"Kalau yang ditugasi menangani korupsi juga diduga terlibat persoalan hukum, tentu upaya pemberantasan korupsi tidak akan mudah," ujarnya. Meski demikian, Anwar tidak menyebut nama ataupun menyimpulkan status hukum pihak-pihak yang dimaksud.

Usul Libatkan Negara Berpengalaman Berantas Korupsi

Untuk memperkuat agenda pemberantasan korupsi, Anwar mengusulkan pemerintah mempertimbangkan kerja sama dengan negara-negara yang memiliki rekam jejak baik dalam membangun pemerintahan yang bersih (clean government). Ia mencontohkan kebijakan pemerintah pada era Presiden Soeharto yang pernah menunjuk perusahaan survei asal Swiss untuk membantu pengawasan barang impor sebagai upaya memperbaiki tata kelola di sektor kepabeanan.

"Kalau memang serius ingin memberantas korupsi, mungkin bisa dipertimbangkan meminta bantuan negara-negara yang dikenal bersih dari praktik korupsi untuk membantu membangun pemerintahan yang bersih," katanya.

Dorong Perbaikan Integritas Aparatur

Anwar menilai keberhasilan pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan komitmen politik presiden, tetapi juga membutuhkan aparatur negara yang memiliki integritas. Ia mengibaratkan upaya membersihkan praktik korupsi seperti membersihkan lantai dengan sapu.

"Sudah nyaris tidak mungkin kita bisa membersihkan lantai rumah bangsa ini jika sapu yang dipergunakan juga sapu yang kotor," ujarnya. Menurutnya, reformasi birokrasi dan penguatan integritas aparatur menjadi syarat penting agar agenda pemberantasan korupsi dapat berjalan efektif.