Rizal Fadillah Serukan Reformasi Politik dan Kritik Dinasti Kekuasaan

Pemerhati politik dan kebangsaan, M Rizal Fadillah, menyerukan pengembalian kedaulatan rakyat melalui perubahan politik yang dinilainya mampu mengakhiri praktik politik dinasti dan dominasi oligarki di Indonesia. Dalam pernyataan yang diterima pada Jumat (10/7/2026), ia menilai Presiden ke-7 RI Joko Widodo telah membangun politik dinasti yang bertentangan dengan ideologi dan konstitusi.

“Jokowi harus dihajar karena membangun politik dinasti. Bertentangan dengan ideologi dan konstitusi. Kedaulatan di tangan famili bukan rakyat. Indonesia negara demokrasi musuhnya adalah dinasti dan oligarki,” ujar Rizal.

Menurutnya, upaya meruntuhkan politik dinasti dan oligarki harus dimulai dengan menghancurkan pengaruh politik Jokowi. Ia berpendapat posisi politik Jokowi saat ini tidak sekuat yang terlihat, antara lain dipengaruhi oleh isu dugaan ijazah palsu yang, menurutnya, akan terbukti, serta kondisi yang disebutnya membuat Kepolisian tidak lagi dapat memberikan perlindungan politik.

Rizal juga menyebut sejumlah indikasi perubahan konstelasi politik, seperti jarak antara Presiden Prabowo Subianto dengan Jokowi, safari politik Jokowi yang dinilainya tidak berjalan mulus bersama PSI, serta posisi Jokowi yang semakin menjadi common enemy. Ia berpandangan bahwa apabila pengaruh politik Jokowi berakhir, akan timbul efek domino terhadap melemahnya dominasi oligarki. Namun, ia mengingatkan jika rakyat tidak bergerak, justru akan lahir oligarki baru yang berujung pada kekuasaan otoriter.

“Bahaya ke depan adalah kapitalisme kaum oligark yang bersatu dengan etatisme kekuasaan otoriter,” katanya.

Dalam bagian yang diberi judul Langkah Strategis, Rizal mengusulkan edukasi politik kepada masyarakat agar rakyat mampu membebaskan diri dari rezim kolonial. Ia menyebut kedaulatan rakyat perlu direbut kembali melalui reformasi atau revolusi. Selain itu, ia mendorong Presiden untuk menentukan sikap politik.

“Presiden harus didesak untuk menentukan pilihan apakah bergerak bersama rakyat atau masih menjadi antek Jokowi yang sudah mau mati. Pembuktian bukan dengan omon-omon,” ujarnya.

Rizal juga menyampaikan sejumlah usulan kebijakan, yakni membuka jalan agar Jokowi ditangkap dan diadili, Gibran Rakabuming Raka dimakzulkan, partai politik dikoordinasikan, Kepolisian dikendalikan, serta TNI dibersihkan. Di akhir pernyataannya, ia mengusulkan dibangunnya konsensus nasional baru untuk meluruskan arah bangsa, meliputi pembenahan sistem kepartaian, pemurnian UUD, serta penerapan ekonomi kerakyatan yang dinilainya mendesak karena kesenjangan telah memasuki fase darurat.