Hamas Bubarkan Badan Pemerintahan Gaza, Buka Jalan bagi Komite Teknokrat

Hamas secara resmi membubarkan badan yang telah memerintah Gaza selama hampir 20 tahun, langkah yang membuka jalan bagi komite teknokrat untuk mengambil alih pemerintahan sipil di wilayah yang dilanda perang dan terkepung tersebut. Pengumuman itu disampaikan pada Senin, 6 Juli 2026.

Langkah ini menandai pergeseran politik signifikan dari Hamas, yang telah menguasai Gaza sejak 2007 setelah merebut kendali dari Fatah, gerakan Palestina saingan, menyusul kemenangan Hamas dalam pemilihan legislatif setahun sebelumnya.

Sejak gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat dengan Israel mulai berlaku pada Oktober lalu, Hamas berulang kali menyatakan siap mundur dari pemerintahan sehari-hari. Namun, pertanyaan tentang pelucutan senjata mereka masih belum terselesaikan.

Kepala komite darurat pemerintah, Mohammed al-Farra, telah mengajukan pengunduran diri resmi dan mengumumkan pembubaran Komite Darurat Pemerintah. "Ini sebagai demonstrasi keseriusan langkah-langkah ini, dalam pelaksanaan kesepakatan yang telah disepakati, dan untuk memfasilitasi proses transisi administratif," demikian bunyi pernyataan Kantor Media Pemerintah Gaza.

Seorang pejabat Hamas mengatakan kelompok tersebut menginginkan masuknya Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG) dengan cepat. NCAG adalah badan yang bertugas mengawasi administrasi Gaza di masa depan di bawah rencana yang didukung AS untuk mengakhiri perang genosida Israel di wilayah Palestina.

Juru bicara Hamas, Hazem Qassem, mengatakan kepada AFP bahwa Hamas telah mengambil langkah baru dengan tidak lagi bertanggung jawab atas Jalur Gaza. "Untuk menghilangkan dalih apa pun bagi pendudukan, yang terus melanjutkan agresi dan perang pemusnahan," ujarnya. Ia berharap NCAG segera hadir dan Hamas menegaskan kesiapannya untuk menyerahkan tanggung jawab pemerintahan kepada komite tersebut demi memastikan keberhasilannya.

Hani Mahmoud dari Al Jazeera melaporkan dari Kota Gaza bahwa pengumuman Hamas tampaknya bermakna secara politik. "Hal ini dipandang sebagai bagian dari konsesi dari pihak Hamas untuk memajukan negosiasi, untuk membuka jalan bagi komite teknokrat untuk tiba di Jalur Gaza dan mengambil alih tanggung jawab setelah berbulan-bulan terjadi kekosongan kekuasaan yang semakin meningkat di sana," jelasnya. Mahmoud menekankan bahwa langkah ini tidak berarti Hamas melepaskan peran politik atau militernya di Gaza, melainkan mundur dari pemerintahan sipil langsung.

Kepala NCAG, Ali Shaath, menyambut baik pengumuman Hamas. "Kami menegaskan bahwa NCAG sepenuhnya siap untuk memikul tanggung jawab nasionalnya segera setelah sumber daya dan kemampuan yang diperlukan tersedia," tulisnya di media sosial.

Nickolay Mladenov, perwakilan tinggi yang mengawasi Dewan Perdamaian untuk Gaza yang didirikan AS yang akan mengawasi pekerjaan NCAG mengatakan keputusan tersebut menegaskan pentingnya membawa diskusi peta jalan menuju kesimpulan yang sukses. "Ini adalah jembatan antara deklarasi dan implementasi," tambahnya. Mladenov mencatat bahwa setelah kesepakatan tercapai mengenai ketentuan implementasi yang tersisa, NCAG akan dapat menjalankan tanggung jawabnya.

NCAG telah bermarkas di luar Gaza selama berbulan-bulan, dilaporkan karena keberatan Israel terhadap masuknya mereka ke wilayah yang terkepung tersebut. Israel telah menolak untuk mengizinkan Hamas memerintah wilayah tersebut tetapi juga menolak pengambilalihan langsung oleh Otoritas Palestina, yang mengendalikan Tepi Barat yang diduduki, pada tahap ini.