Evaluasi Haji 2026: Pujian untuk Layanan Dalam Negeri, Sorotan Tajam untuk Mina dan Kesehatan

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 H/2026 M resmi dibuka di Lapangan Makodau, Jakarta Timur, Sabtu (4/7/2026). Forum yang digelar di Asrama Haji Pondok Gede ini menjadi ajang untuk mengidentifikasi kekurangan dan merumuskan perbaikan pelayanan haji ke depan.

Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf menegaskan bahwa Rakernas merupakan peluang untuk menemukan berbagai kekurangan yang telah terjadi. "Rapat Kerja Nasional Evaluasi Penyelenggaraan Haji tahun 2026 ini tentu menjadi peluang, kesempatan untuk kita bisa menemukan berbagai kekurangan-kekurangan yang telah dan sedang kita laksanakan untuk menjadi bagian perbaikan pelayanan haji ke depan," ujarnya dalam sambutan.

Langkah Kemenhaj ini disambut positif oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, yang turut hadir. Marwan memberikan apresiasi tinggi terhadap pelaksanaan haji tahun ini, terutama untuk pelayanan di dalam negeri. "Komisi VIII sudah selesai melakukan evaluasi sebagai timwas. Kami menunggu evaluasi penyelenggaraan ibadah haji dari kementerian untuk kita bahas bersama-sama. Evaluasi Kementerian Haji dari Komisi VIII, kami menyebutkan lebih baik dari masa-masa lalu," pujinya.

Inovasi dan Capaian Layanan Dalam Negeri

Marwan memaparkan sejumlah indikator sukses, termasuk sistem penetapan jamaah berangkat, proses visa, penentuan istitha'ah kesehatan, dan kelancaran penerbitan Kartu Nusuk. "Semua berjalan dengan baik. Itu pertanda Pak Menteri, Pak Wamen, karena ini semua bapak-bapak kita yang bekerja," tambahnya di hadapan para petugas haji.

Peningkatan kualitas fasilitas penginapan bagi jamaah haji reguler di Tanah Suci juga menjadi catatan positif. Bahkan, Marwan menyebut sempat muncul kecemburuan dari jamaah haji khusus karena kualitas hotel jamaah reguler dinilai lebih baik. Keberhasilan ini dinilai luar biasa mengingat persiapan dimulai saat revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah belum selesai.

Menhaj Irfan menyebutkan sejumlah inovasi yang telah memberikan manfaat langsung, seperti alokasi kuota haji provinsi yang lebih berkeadilan, penurunan biaya haji sekitar Rp2 juta, serta penerapan Kartu Nusuk sejak di Tanah Air. Capaian ini, menurutnya, perlu terus disempurnakan melalui evaluasi berkelanjutan.

Sorotan Tajam terhadap Mina dan Layanan Kesehatan

Meskipun banjir pujian, baik Kemenhaj maupun Komisi VIII DPR RI sepakat terdapat titik lemah yang harus dibenahi, terutama pelayanan di Arab Saudi. Menhaj Irfan secara spesifik menyoroti pelayanan di Mina yang masih menjadi titik kelemahan utama. "Kita tahu Mina menjadi salah satu titik kelemahan kita dalam pelayanan kemarin. Apapun yang bisa kita lakukan untuk perbaikan Mina tentu harus kita rumuskan pada Rakernas evaluasi ini," tegasnya.

Menhaj juga mengarahkan evaluasi serius pada layanan kesehatan. Angka kematian jamaah tahun ini berhasil ditekan 25 persen dibandingkan sebelumnya, namun jumlahnya dinilai masih tinggi. "Angka kematian 350 (orang) sekian masih besar. Karena itu, salah satu PR (Pekerjaan Rumah) nanti adalah terkait dengan istitha'ah kesehatan," imbuhnya.

Marwan Dasopang memberikan masukan taktis dengan meminta kementerian mulai mencicil pengurusan kesehatan jamaah satu tahun sebelum keberangkatan. "Ketika mau berangkat periksa kesehatan, dia gagal. Tapi kalau kita sudah rawat, urus satu tahun (kemudian) dia gagal, berarti itulah takdirnya," terangnya.

Tantangan Kenaikan Biaya Haji Masa Depan

Isu lain yang mengemuka adalah potensi kenaikan biaya haji. Marwan menyoroti kenaikan harga barang dan kebijakan pajak di Arab Saudi. "Komisi VIII bersama Kementerian Haji dan Umrah akan mengkaji berbagai hal. Kalau hitung-hitungan angka kebutuhan yang harus kita selesaikan kebutuhan penyelenggaraan ibadah haji, rasanya ongkos haji akan naik," tuturnya.

Meski demikian, Komisi VIII DPR RI berkomitmen untuk mengkaji berbagai komponen agar ongkos haji tetap terjangkau. Dua komponen yang dinilai masih dapat dievaluasi untuk menekan biaya adalah penerbangan dan akomodasi. "Apabila masih bisa dipertahankan, mestinya kita mendapatkan penghargaan dari masyarakat Indonesia. Karena itu, mari kita rumuskan mana saja yang bisa diturunkan," janji Marwan.

Rakernas evaluasi ini diikuti seluruh pejabat Kemenhaj pusat dan daerah hingga beberapa hari ke depan. Selain agenda evaluasi, Kemenhaj juga berencana menggelar retret untuk memperkuat SDM, baik fisik, mental, maupun kekompakan personel, dalam menghadapi tantangan penyelenggaraan ibadah haji berikutnya.