Koalisi Masyarakat Sipil Kecam Pendekatan Militer dalam Pelatihan Manajer Koperasi Desa Merah Putih

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya lima calon Manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dalam pelatihan dasar militer. Tragedi ini dinilai sebagai konsekuensi serius dari kebijakan yang memaksakan pendekatan militer ke ruang sipil tanpa dasar kebutuhan dan justifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Minggu (28/6/2026), koalisi menyatakan bahwa kematian tersebut menunjukkan sistem pendidikan dan pelatihan militer tidak tepat diterapkan secara serampangan kepada warga sipil. “Tidak ada hubungan antara profesionalisme dalam mengelola koperasi dengan pelatihan militer. Kompetensi pengelola koperasi dibangun melalui penguasaan tata kelola organisasi, kepemimpinan partisipatif, akuntabilitas, literasi keuangan, dan pemberdayaan masyarakat, bukan melalui latihan militer,” demikian bunyi pernyataan koalisi.

Pelibatan TNI dalam program KDMP dinilai sebagai kebijakan yang tidak tepat dan bertentangan dengan semangat reformasi sektor keamanan. Selain menimbulkan persoalan hukum karena berada di luar mandat utama TNI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang TNI, kebijakan ini juga memperlihatkan meluasnya praktik militerisasi ruang sipil. “Pemerintah seolah menganggap bahwa setiap persoalan tata kelola sipil dapat diselesaikan melalui pendekatan militer, padahal organisasi sipil dan institusi militer memiliki karakter, fungsi, dan tujuan yang sama sekali berbeda,” jelas koalisi.

Pendekatan militeristik bagi masyarakat sipil, khususnya calon manajer KDMP, berpotensi mengikis nilai-nilai demokrasi yang menjadi fondasi kepemimpinan sipil. Lingkungan militer dibangun di atas prinsip komando, hierarki, dan kepatuhan yang relevan untuk fungsi pertahanan negara. Sebaliknya, organisasi sipil membutuhkan ruang bagi berpikir kritis, kreativitas, inovasi, dialog, argumentasi, dan pengambilan keputusan secara partisipatif. “Memindahkan budaya militer ke dalam organisasi sipil hanya akan melahirkan pola kepemimpinan yang otoritatif, anti kritik, minim dialog, dan lebih mengutamakan kepatuhan dibanding penyelesaian masalah secara rasional dan kolaboratif,” tambah koalisi.

Koalisi juga mengkritik berbagai kebijakan pemerintah yang terus membawa pendekatan militer ke dalam urusan sipil, termasuk program pendidikan bercorak militer bagi anak-anak bermasalah di Jawa Barat yang sebelumnya telah dihentikan. “Penghentian program tersebut menunjukkan bahwa pendekatan militer bukanlah solusi atas persoalan pendidikan maupun persoalan sosial. Sangat disayangkan pola pikir yang sama kini kembali dipaksakan dalam program pelatihan Manajer KDMP hingga berujung pada jatuhnya korban jiwa,” ungkap koalisi.

Program pelatihan Manajer Koperasi Desa Merah Putih dinilai cacat secara konseptual sejak awal karena dibangun di atas asumsi keliru bahwa disiplin militer identik dengan profesionalisme organisasi sipil. “Tragedi yang menewaskan lima peserta semakin menegaskan bahwa asumsi tersebut bukan hanya keliru, tetapi juga berbahaya,” tegas koalisi. Pemerintah diminta segera menghentikan program ini dan melakukan evaluasi menyeluruh sebelum menyusun konsep yang sesuai dengan prinsip tata kelola organisasi sipil, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan nilai-nilai demokrasi. Koalisi juga mendesak penghentian berbagai program lain yang menggunakan pendekatan militer dalam urusan sipil, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), karena praktik militerisasi kebijakan sipil menyimpang dari agenda reformasi sektor keamanan dan mengaburkan batas fungsi antara institusi pertahanan dan institusi sipil dalam negara demokratis.