KDMP: Strategi Gerilya dalam Bisnis Ritel yang Kontroversial

Di tengah model bisnis ritel yang sudah mapan waralaba minimarket modern, toko kelontong Madura 24 jam, dan pasar tradisional muncul pemain baru yang menggebrak: Koperasi Distribusi Milik Pemerintah (KDMP). Alih-alih mengikuti ilmu manajemen konvensional, KDMP mengadopsi strategi "perang gerilya" sebagai panduan usahanya.

Ciri paling mencolok dari strategi ini terlihat dari pemilihan lokasi. Bangunan koperasi ditempatkan di tempat-tempat tersembunyi: di balik semak-semak bukit batu, di tengah tambak ikan, atau di dalam hutan jati. Alih-alih mencari lokasi dengan lalu lintas manusia padat, KDMP memilih titik-titik koordinat rahasia, seolah mendirikan pos pertahanan garis depan. Arsitekturnya pun mirip bunker perlindungan dari serangan udara.

Penempatan gedung di lokasi ekstrem ini, menurut pengamat, bukan sekadar taktik bisnis. Di bawah kendali tokoh yang akrab disapa Pak Gemoy, proyek ini menjadi bukti bahwa tidak ada sejengkal tanah pun yang luput dari pembangunan. Namun, kritik pun bermunculan. Mendirikan gerai di tengah tambak atau puncak gunung dinilai sebagai kecacatan desain yang akan membuat koperasi bangkrut karena sulit dijangkau pembeli.

Mazhab pertahanan rakyat semesta punya pandangan berbeda. Menurut mereka, KDMP bukan semata-mata proyek bisnis, melainkan laboratorium untuk menguji ketahanan mental dan taktik. Koperasi sengaja diletakkan di medan sulit agar pasokan logistik nasional aman dari sabotase udara. Konsekuensinya, emak-emak desa harus memiliki fisik prajurit komando merayap di rawa atau mendaki tebing jika ingin membeli minyak goreng atau sabun detergen.

Hampir semua hal dalam KDMP tidak lazim, kecuali satu: kasus korupsi. Mark-up pengadaan kipas angin per unit mencapai Rp11 juta. Indonesia Corruption Watch (ICW) juga menduga korupsi dalam pengadaan mobil pikap untuk 80.000 koperasi, dengan selisih harga Rp61 juta hingga Rp69 juta per unit dan nilai total Rp5,54 triliun.

Pemerintah punya cara sendiri mengatasi wabah korupsi: menaikkan pajak. Seperti kata pepatah, pemerintah yang kurang baik memang begitu pekerjaannya: menaikkan pajak dan menyuruh warganya mencari negara lain.