Menkes: Kekurangan Dokter di Daerah Picu Beban Kerja Berlebih hingga Perundungan

Kementerian Kesehatan mengakui sistem kesehatan nasional masih dihantui persoalan fundamental: kekurangan dokter di berbagai daerah, yang memicu efek domino mulai dari beban kerja berlebih, ketimpangan pendapatan, hingga perundungan di kalangan tenaga medis. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, sejumlah puskesmas bahkan beroperasi tanpa dokter sama sekali.

Hal itu disampaikan Budi dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/6). Menurutnya, persoalan paling mendasar adalah jumlah dokter yang masih jauh dari kebutuhan nasional. Akibatnya, banyak tenaga medis harus bekerja dengan beban sangat tinggi.

"Masalah pertama yang kita lihat adalah beban dari dokter itu banyak sekali. Jadi kita sering sekali dengar, internship itu dipekerjakan pengganti dokter yang ada BPJS, RSUD, sampai pagi-pagi, subuh-subuh," kata Budi.

Kondisi ini, lanjutnya, terutama terjadi di daerah yang masih kekurangan tenaga medis. "Banyak sekali puskesmas yang tidak ada dokternya," ujarnya.

Ia mencontohkan Kabupaten Mamberamo Raya, Papua. "Tidak ada satu pun dokter spesialis di sana. Dokter giginya nol. Puskesmasnya mungkin ada dari 17, 12 enggak punya dokter." Karena itu, Budi menekankan bahwa memperbanyak jumlah dokter menjadi solusi paling mendasar. "Masalah utamanya karena memang kita kekurangan dokter sehingga akibatnya bebannya tinggi sekali."

Selain jumlah yang minim, Budi juga menyoroti ketimpangan penghasilan yang tajam antar tenaga medis. Ia menyebut ada dokter yang memperoleh pendapatan hingga miliaran rupiah per bulan, sementara sebagian lainnya hanya menerima penghasilan sangat kecil. "Ada yang dapatnya sebulan miliaran, ada kita sering dengar tuh, apakah seperti tukang parkir yang ratusan ribu." Selisih pendapatan tersebut, menurutnya, bisa mencapai ribuan kali lipat. "Gap-nya tinggi sekali. Mungkin bisa ribuan kali antara yang paling atas dan paling bawah."

Ketimpangan juga terlihat dari besaran tunjangan di daerah. Sebagai contoh, dokter spesialis di Kabupaten Bone menerima tunjangan sekitar Rp 3 juta per bulan, sedangkan dokter spesialis di Mahakam Ulu memperoleh hingga Rp 80 juta. Sementara dokter gigi di Indragiri hanya mendapat tunjangan Rp 1 juta, sedangkan di Cianjur mencapai Rp 30 juta.

Budi juga mengungkapkan bahwa dokter muda masih kesulitan memperoleh tempat praktik karena izin praktik di sejumlah rumah sakit telah diisi dokter senior. "Ada dokter yang SIP-nya tiga, ada dokter muda mau masuk enggak bisa karena SIP-nya sudah terisi oleh dokter-dokter yang lama." Menurutnya, kondisi ini memperlebar ketimpangan pendapatan. "Padahal dokter-dokter yang lama itu mungkin kerjanya enggak penuh di rumah sakit." Pemerintah pun berencana menata kembali distribusi kesempatan praktik dokter.

Di luar persoalan kesejahteraan, Budi mengungkapkan bahwa perundungan menjadi keluhan yang paling banyak diterima Kementerian Kesehatan dari tenaga medis. "Yang pertama yang agak mengagetkan saya, ternyata paling banyak yang dikeluhkan oleh dokter adalah perundungan." Menurut Budi, sebagian besar bullying justru dilakukan oleh senior maupun rekan sejawat. "Sebagian besar dari teman-teman atau seniornya."

Praktik ini kerap dialami dokter yang baru bertugas di daerah atau memasuki lingkungan kerja baru. "Ada satu dokter mau masuk ke daerah lain yang bukan FK-nya beliau, ditekan. Atau dia masuk mau kerja ada seniornya, ditekan." Kemenkes telah membuka kanal pengaduan bagi tenaga kesehatan yang mengalami intimidasi, kekerasan, maupun perundungan.

Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh mengusulkan pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) sebagai solusi sementara untuk membantu pelayanan kesehatan di daerah yang kekurangan dokter. Menurutnya, teknologi dapat membantu analisis awal penyakit sebelum pasien memperoleh pelayanan langsung dari dokter. "Bisa enggak dibantu AI paling tidak untuk membantu pasien kita menganalisis penyakit." Ia menilai solusi tersebut penting karena proses mencetak dokter membutuhkan waktu yang panjang.

Menanggapi usulan tersebut, Budi mengatakan pemanfaatan AI maupun telemedicine memang dapat menjadi pendukung layanan kesehatan. Namun, ia mengingatkan agar teknologi tidak menggeser fokus utama pemerintah untuk memperbanyak dokter. "Mungkin kita boleh didahului dengan telemedicine." Meski demikian, menurutnya akar persoalan tetap harus diselesaikan. "Yang secara fundamental harus dijawab adalah kekurangan dokter itu terjadi terutama di daerah-daerah terpencil."

Budi menegaskan dokter tetap tidak bisa sepenuhnya digantikan oleh teknologi. "Dokter dan tenaga kesehatan ini kan mesti melihat, mesti menyentuh pasiennya juga." Karena itu, pemerintah akan tetap memprioritaskan peningkatan jumlah dokter sekaligus pemerataan distribusi tenaga kesehatan ke seluruh wilayah Indonesia.