INDEF Peringatkan Ekonomi Indonesia Rapuh di Tengah Ancaman Geopolitik, Krisis Energi, dan Perubahan Iklim

Para ekonom dan pakar yang tergabung dalam Seminar Nasional Kajian Tengah Tahun INDEF 2026 kompak memberikan peringatan: ketahanan ekonomi Indonesia berada dalam posisi yang rapuh. Dalam diskusi yang digelar di Jakarta, Kamis (25/6/2026), mereka menyoroti tiga ancaman utama yang saling bertautan eskalasi geopolitik Timur Tengah, krisis energi, dan perubahan iklim. Acara yang dipandu News Anchor TV One, Agita Mahlika, ini menghadirkan lima narasumber dari lintas sektor: dunia usaha, riset ekonomi, kebijakan iklim, hukum internasional, dan energi nasional.

Dari sisi dunia usaha, kondisinya jauh dari kata menggembirakan. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kebijakan Fiskal dan Moneter, Kamrussamad, mengungkapkan bahwa di balik optimisme pemerintah, realitas di lapangan masih berat. Ia mencontohkan pemadaman listrik bergilir yang merugikan UMKM, padahal pemerintah mengklaim terjadi surplus produksi listrik nasional. Tekanan yang dihadapi pengusaha bersifat ganda: dari dalam negeri berupa daya beli yang stagnan, dan dari luar negeri akibat konflik geopolitik yang mengganggu rantai pasok serta melemahkan rupiah terhadap dolar AS. Belum lagi tren suku bunga tinggi yang kembali berlanjut dalam sebulan terakhir.

Akibatnya, para pengusaha kini menahan ekspansi investasi. Sebagian bahkan mulai menyiapkan skema merumahkan karyawan dengan pembayaran gaji parsial, tanpa menyentuh status PHK. Kamrussamad juga mengkritik inflasi volatile food yang telah menembus di atas 6 persen jauh dari kesan terkendali yang kerap disampaikan pemerintah. “Bertahan saja sudah cukup,” katanya, menggambarkan prinsip yang kini dipegang banyak pelaku industri. Model bisnis pun bertransformasi dari ekspansi menjadi resiliensi: efisiensi energi, diversifikasi pasar, dan fleksibilitas investasi menjadi prioritas.

Soal subsidi energi, Kamrussamad mencatat alokasi APBN 2026 untuk subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp402,4 triliun, dengan porsi terbesar untuk kompensasi ke PLN dan Pertamina. Ia juga menyoroti lemahnya ekosistem pendukung transisi energi bersih, termasuk pasar karbon yang stagnan sejak diluncurkan tahun 2024.

Direktur Program INDEF, Eisha M. Rachbini, memaparkan hasil riset yang menjadi dasar buku Kajian Tengah Tahun INDEF 2026. Ia mengidentifikasi tiga risiko utama: ketidakpastian geopolitik, disrupsi pasokan global, serta dampaknya pada jalur fiskal, perdagangan, dan investasi. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi kuartal I 2026 yang mencapai 5,6 persen bersifat semu. Angka itu didorong oleh belanja pemerintah yang melonjak signifikan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, ditambah efek musiman Lebaran yang sulit direplikasi di kuartal-kuartal berikutnya.

Eisha memperingatkan ruang fiskal yang semakin sempit. Defisit APBN Januari–Mei 2026 jauh lebih besar dibanding periode sama tahun lalu, sementara beban subsidi dan kompensasi energi telah mencapai sekitar 45 persen dari pagu APBN per Mei. Indeks keyakinan konsumen kelas menengah-atas pun menunjukkan tren penurunan, mengindikasikan pelemahan daya beli. Berdasarkan simulasi model computable general equilibrium, INDEF memproyeksikan tiga skenario jika konflik geopolitik berlanjut sepanjang 2026: kenaikan harga minyak dunia berpotensi mengontraksi pertumbuhan ekonomi, penurunan permintaan ekspor dari mitra dagang juga berdampak serupa, demikian pula fragmentasi perdagangan global. Atas dasar itu, INDEF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi kuartal II 2026 melambat ke sekitar 5 persen secara tahunan.

Direktur Climate Policy Initiative, Tiza Mafira, menyoroti keterkaitan erat antara risiko energi dan risiko iklim terhadap sektor keuangan. Ia mencontohkan bencana longsor di Sumatera akhir tahun lalu yang membuat sejumlah perusahaan, termasuk pembangkit listrik, mendeklarasikan force majeure dan memicu kredit bermasalah di sektor perbankan. Tiza membandingkan Pakistan dan Spanyol yang relatif tidak terdampak krisis energi Timur Tengah karena telah mengakselerasi energi terbarukan, dengan Bangladesh yang mengalami lonjakan beban fiskal akibat masih bergantung pada impor LNG.

Ia mengutip konsep “electrostate vs petrostate” untuk menggambarkan dua arah pilihan negara dalam merespons dinamika energi global. Yang mengejutkannya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam keynote speech sebelumnya sama sekali tidak menyinggung energi terbarukan padahal ada program 100 GW solar PV yang diinstruksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Tiza juga menyoroti sejumlah kebijakan sektor keuangan yang menurutnya kontradiktif dengan upaya transisi energi bersih, termasuk insentif yang dinilai lebih menguntungkan investor di sektor energi fosil. Ia merekomendasikan akselerasi pemasangan energi terbarukan di semua lini serta modernisasi infrastruktur transmisi dan distribusi listrik nasional.

Pakar hukum internasional Universitas Indonesia, Prof. Hikmahanto Juwana, menyampaikan bahwa nota kesepahaman damai sementara antara Amerika Serikat dan Iran yang diteken pertengahan Juni 2026 belum memberikan kepastian yang diharapkan dunia usaha maupun pasar global. Dalam konteks geopolitik, hukum internasional kerap berfungsi sebagai alat legitimasi tindakan suatu negara, bukan sebagai rujukan yang harus dipatuhi. Ia mencontohkan inkonsistensi sikap Amerika Serikat dalam berbagai isu, termasuk soal status Selat Hormuz yang masih menjadi klaim saling silang antara Iran dan AS, serta sikap berubah-ubah AS terkait isu nuklir Iran.

Menurut Hikmahanto, yang dibutuhkan Indonesia saat ini adalah sense of crisis dari pemerintah, bukan narasi bahwa kondisi ekonomi “baik-baik saja”. Ia mendorong agar politik luar negeri bebas aktif yang dijalankan Presiden Prabowo melalui kunjungan-kunjungan luar negeri dapat dikapitalisasi secara maksimal, termasuk membangun koalisi internasional sebagai penjamin keberlangsungan proses perdamaian Timur Tengah. Menjawab pertanyaan peserta terkait sengketa hilirisasi nikel di WTO, Hikmahanto menyatakan Indonesia hingga kini belum kalah secara final karena proses appellate review masih tersendat akibat kekosongan hakim banding di badan tersebut. Ia mendorong pemerintah tetap berkomitmen pada hilirisasi sembari memastikan kepastian hukum bagi investor smelter.

Anggota Dewan Energi Nasional, Fadil Hasan, yang hadir di akhir sesi diskusi, menyoroti tekanan anggaran subsidi dan kompensasi energi yang dianggarkan Rp381 triliun dalam APBN 2026. Beban tambahan akibat eskalasi geopolitik berpotensi memicu pelemahan rupiah dan capital outflow di pasar modal. Fadil mendorong langkah rasionalisasi program-program pemerintah yang membutuhkan anggaran besar, serta penghapusan inclusion error dalam skema subsidi energi. Ia mengutip data Bank Dunia yang menunjukkan 10 persen masyarakat termiskin hanya menikmati manfaat subsidi sebesar puluhan ribu rupiah per kapita per tahun, sementara 20 persen masyarakat terkaya menikmati lebih dari separuh manfaat subsidi dan kompensasi energi yang berjalan saat ini.

Menurut perhitungannya, penghapusan inclusion error tersebut berpotensi menghemat anggaran negara sekitar Rp170–200 triliun yang bisa dialihkan untuk perlindungan sosial dan menjaga kredibilitas fiskal di mata pasar dan investor. Terkait kenaikan harga Pertamax, Fadil menyebut harga keekonomian BBM sejenis di Thailand sekitar Rp23.000 per liter, sementara pemerintah masih menahan harga jual di bawah nilai keekonomiannya demi melindungi daya beli masyarakat sebuah beban yang menurutnya harus ditanggung bersama akibat tekanan eksternal dari eskalasi geopolitik di Timur Tengah.