Ekonom: Pelemahan Rupiah Dipicu Kenaikan Harga Minyak Akibat Konflik Global, Bukan Faktor Tunggal

Tekanan global yang kian intensif tidak hanya menyebabkan pelemahan nilai tukar rupiah, tetapi juga memicu kekhawatiran yang lebih luas terhadap fundamental fiskal Indonesia. Ekonom Halim Alamsyah mengungkapkan bahwa publik dalam negeri masih belum sepenuhnya memahami kompleksitas dampak dari ketegangan geopolitik, khususnya konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel.

Menurut Halim, eskalasi perang tersebut mendorong kenaikan harga minyak dunia. Sebagai negara pengimpor minyak dalam jumlah besar, Indonesia otomatis menanggung beban biaya impor yang lebih tinggi. Kondisi ini, lanjutnya, menimbulkan kekhawatiran akan membengkaknya defisit fiskal dan menjadi salah satu faktor yang memperlemah rupiah.

“Karena mengakibatkan harga minyak naik, harga minyak naik berarti kita impor cukup besar, tentu berarti biaya untuk impor naik. Nah, itu menyebabkan juga kekhawatiran Indonesia akan mengalami defisit fiskal yang makin besar, itu yang juga salah satu depresiasi,” kata Halim dalam sebuah diskusi ekonomi yang ditayangkan pada Rabu (10/6/2026).

Menariknya, Halim menekankan bahwa Indonesia bukanlah negara dengan pelemahan mata uang terparah pada tahun 2025. Ia justru menyoroti kondisi Won Korea Selatan yang mengalami depresiasi paling berat, meskipun negara tersebut mencatat surplus ekspor yang signifikan.

“Secara teoritis, kalau ekspor lebih besar dari impor artinya Korean Won harusnya menguat, yang terjadi malah dia parah sekali. Di 2025 paling besar minus 11 persen. Di 2026 dari Januari sampai akhir Mei ternyata masih terdepresiasi 8 persen. Kita tahun lalu 4 persen, tapi tahun ini memang sangat parah, 8,38 persen,” ujar Halim.

Secara akumulatif, depresiasi Won mencapai 15 persen, sementara rupiah berada di kisaran 11 hingga 14 persen. Halim menegaskan bahwa fenomena ini membuktikan rupiah bukan satu-satunya mata uang yang tertekan. Kondisi serupa juga dialami Rupee India dan Peso Filipina.

Meski demikian, Halim mengingatkan bahwa hal itu tidak serta-merta meniadakan masalah struktural di dalam negeri. Ia menilai kredibilitas kebijakan domestik, khususnya di sektor fiskal, masih dipertanyakan oleh pasar.

“Terutama, sisi fiskal. Sekarang, ketika Bank Indonesia (BI) memberikan sedikit ibaratnya pause, dulu kalau kita nonton film itu ada pause-nya, ini disetop dulu sebenar, kita tarif nafas, ini sudah diberikan ruang, jangan sampai disia-siakan,” kata Halim.

Di sisi lain, ia menyoroti lonjakan pasar modal di Amerika Serikat yang didorong oleh kemajuan pesat di bidang kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Kondisi ini membuat dana-dana global enggan dialokasikan ke negara-negara berkembang yang dianggap masih rentan.

“Ini loh maksud saya, bahwa kita sudah diberikan kesempatan, kita bisa memperbaiki situasi pause-nya dulu. Tapi, jangan sampai kita lengah, ini kita harus lanjutkan dengan langkah-langkah yang lebih fundamental, langkah-langkah yang perlu segera disampaikan ke pasar dalam waktu dekat ini supaya momentum ini bertahan ke depan,” ujar Halim.

Halim menambahkan, ketidakpercayaan pasar terhadap Indonesia sudah terlihat nyata. Beberapa fund manager besar di luar negeri, termasuk dari London, secara terbuka menyatakan enggan menempatkan dana di Indonesia. Negara ini, menurutnya, belum dipandang sebagai tujuan investasi jangka panjang yang aman.

Persoalan ini diperparah oleh kebijakan dalam negeri yang dinilai masih bersifat intervensif. Halim mencontohkan kasus Shell Indonesia yang turut memengaruhi kepercayaan pasar. Ia menilai tren kebijakan yang terlalu dominan oleh pemerintah, seperti masuk ke sektor ekspor, program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan Koperasi Merah Putih, justru mengurangi ruang bagi sektor swasta.

“Karena tren dari kebijakan di Indonesia itu masih sifatnya interventionist policy. Maksudnya, itu peran dari pemerintahnya yang masuk ke sektor ekspor, MBG, Koperasi Merah Putih, mengurangi swasta, segala macam. Ini masalah kita sekarang, bahwa antara keyakinan pemerintah bahwa langkah-langkah yang dilakukan itu baik, kita no doubt. Namun, ada beberapa kebijakan itu yang dampaknya tidak bisa serta-merta. Sementara, pasar keuangan khususnya itu hidup berdasarkan ekspektasi,” kata Halim.