Mentan: Penguatan Dolar Bukan Ancaman, Desa dan Pertanian Jadi Bantalan Ekonomi Nasional

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa penguatan nilai tukar dolar Amerika Serikat tidak secara otomatis menjadi ancaman bagi kehidupan masyarakat desa. Menurutnya, desa memiliki daya tahan ekonomi yang kokoh karena ditopang oleh sektor riil, terutama pertanian. Di tengah ketidakpastian global, sektor ini justru menjadi bantalan ekonomi nasional melalui peningkatan produksi dan lonjakan ekspor.

Dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (19/5/2026), Amran menjelaskan bahwa meskipun ada pengaruh terhadap beberapa komoditas impor seperti kedelai dan bawang putih, secara keseluruhan sektor pertanian nasional berada dalam kondisi kuat. Sebab, mayoritas kebutuhan pangan masyarakat dipenuhi dari produksi dalam negeri.

“Dampak ada, beli BBM, tetapi ingat BBM subsidi kan tidak naik. Pupuk turun. Itulah yang dimaksud Bapak Presiden bahwa ada dampaknya, iya, tetapi dampak positifnya khususnya di desa, dampak positifnya jauh lebih tinggi,” ujar Amran.

Ia merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan nilai ekspor sektor pertanian pada periode Januari hingga Desember 2025 mencapai Rp756,59 triliun. Angka tersebut meningkat hingga Rp166 triliun dibandingkan periode sebelumnya, sementara nilai impor justru turun sekitar Rp41 triliun. Kondisi ini, menurut Amran, membuktikan bahwa pertanian kini menjadi bantalan utama ekonomi nasional.

“Ekspor kita naik Rp166 triliun, impornya turun Rp41 triliun. Ini data BPS, boleh dicek,” tegasnya.

Lebih lanjut, Menteri Pertanian menyoroti bahwa kebutuhan dasar masyarakat Indonesia sesungguhnya tersedia di desa. Beras berasal dari sawah petani, telur dan ayam dipasok peternakan rakyat, sementara cabai dan bawang berasal dari kebun petani. Energi nasional pun turut ditopang oleh sawit Indonesia. Oleh karena itu, ketika dolar menguat, masyarakat tidak perlu panik karena Indonesia memiliki kekuatan pangan domestik yang besar sebagai penyangga ketahanan nasional.

“Desa adalah pertanian. Dampak positifnya jauh lebih tinggi,” kata Amran.

Selain beras, Indonesia juga memiliki beragam sumber pangan alternatif yang dapat menjadi substitusi komoditas impor. Mulai dari singkong, sagu, jagung, sorgum, pisang, hingga berbagai umbi-umbian lokal yang selama ini menjadi kekuatan pangan nasional.

Pemerintah menilai kondisi Indonesia saat ini sangat berbeda dibandingkan saat krisis 1997–1998. Pada Februari 1998, stok beras pemerintah hanya sekitar 893 ribu ton di tengah fenomena El Nino dan gagal panen. Akibatnya, pemerintah mengimpor beras dalam jumlah besar saat nilai tukar rupiah anjlok tajam dan inflasi meledak di atas 70 persen. Kini, situasinya berbalik. Cadangan beras pemerintah telah menembus lebih dari 5 juta ton, produksi nasional surplus, dan impor beras medium praktis dihentikan.

“Sekarang setiap ada krisis apa pun kondisi apa pun pasti ada plus minus. Sekarang di mana kecerdasan kita memanfaatkan situasi ini. Katakanlah bawang putih ada pengaruhnya, tetapi berapa komoditas kita ekspor,” terangnya.

Berdasarkan perkembangan terbaru neraca pangan nasional, dari 11 komoditas strategis yang ditangani pemerintah, sebanyak 8 komoditas kini telah mencapai kondisi swasembada atau tidak memerlukan impor reguler. Bahkan, sebagian mulai memasuki pasar ekspor. Komoditas tersebut meliputi beras, jagung, bawang merah, cabai, daging ayam ras, telur ayam ras, gula konsumsi, dan sawit sebagai basis energi domestik. Jagung pakan, misalnya, telah berhenti impor sejak 2025 karena produksi nasional dinilai mencukupi kebutuhan dalam negeri.

Meski demikian, pemerintah tetap mempercepat upaya swasembada untuk komoditas yang masih bergantung pada impor, seperti bawang putih dan kedelai. Untuk bawang putih, pemerintah mendorong perluasan tanam melalui wajib tanam importir, penguatan benih nasional, dan pengembangan kawasan produksi baru. Sementara untuk kedelai, pemerintah memperluas areal tanam berbasis korporasi petani, optimasi lahan, penggunaan benih unggul, serta penguatan kemitraan dengan industri pangan nasional.

Selain swasembada, pemerintah juga fokus memperkuat hilirisasi komoditas pangan dan perkebunan. Langkah ini dinilai strategis untuk meningkatkan nilai tambah ekspor sekaligus memperkuat ekonomi nasional menghadapi tekanan eksternal. Pemerintah saat ini mendorong hilirisasi kelapa, kakao, kopi, mete, lada, sawit, hingga berbagai komoditas pangan strategis menjadi produk olahan bernilai tinggi.

Sebagai contoh, nilai ekspor kelapa Indonesia saat ini berkisar Rp20–26 triliun per tahun. Namun, melalui hilirisasi menjadi produk turunan seperti virgin coconut oil (VCO), santan industri, coconut milk, charcoal, hingga pangan olahan, nilainya diproyeksikan melonjak hingga sekitar Rp60 triliun dalam jangka panjang. Sawit juga disebut sebagai contoh keberhasilan hilirisasi nasional, di mana mayoritas ekspor Indonesia kini berasal dari produk turunan seperti biodiesel, oleokimia, margarin, dan minyak goreng.

Mentan Amran menegaskan, Indonesia saat ini tidak hanya sedang membangun ketahanan menghadapi gejolak global, tetapi juga membangun mesin pertumbuhan ekonomi baru yang berbasis desa, pertanian, pangan, energi, dan industri hilir nasional. Ia menambahkan, ketika desa mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri dan hasil pertanian diolah menjadi produk bernilai tinggi di dalam negeri, penguatan dolar justru dapat menjadi peluang untuk memperbesar ekspor dan memperkuat ekonomi nasional.