Puan Maharani Desak Percepatan Kesejahteraan Guru Honorer yang Puluhan Tahun Mengabdi

Di tengah hiruk-pikuk wacana politik, suara Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan kita pada sebuah realitas yang sering terabaikan. Ia menekankan, negara wajib memberi penghargaan yang layak benar-benar layak bagi para guru honorer. Terutama mereka yang sudah puluhan tahun mengabdi, namun hidupnya masih serba pas-pasan.

Bagi Puan, cara sebuah negara memperlakukan para pekerjanya yang berjasa dalam "kesunyian" adalah cermin nyata kualitas bangsa itu sendiri.

“Kualitas sebuah Negara sering kali terlihat dari bagaimana Negara memperlakukan mereka yang bekerja paling lama dalam kesunyian,”

Demikian penegasannya, Senin lalu. Ia lantas mengingatkan, pembangunan pendidikan bukan cuma soal kebijakan makro yang gemuruh. Justru, fondasinya ditopang oleh peran guru-guru yang dengan setia menjaga denyut nadi sekolah setiap harinya.

Dari Viral ke Realita: Kisah yang Hanya Puncak Gunung Es

Puan menyentil satu kasus yang sempat menyita perhatian: Cacang Hidayat. Guru honorer ini mengabdi tak kurang dari 25 tahun di SMPN Cibadak, Kabupaten Lebak. Bayangkan, dengan penghasilan sekitar lima ratus ribu rupiah sebulan. Setelah kisahnya ramai di media, akhirnya Cacang diangkat sebagai PPPK paruh waktu.

Namun begitu, menurut Puan, cerita Cacang ini cuma satu dari sekian banyak. Kasusnya justru memperlihatkan sebuah jurang. Ya, jurang lebar antara kebutuhan negara akan tenaga pendidik dan kelambanan sistem dalam memberi kepastian status.

“Kisah semacam guru Cacang memperlihatkan bahwa dalam sektor pendidikan nasional masih terdapat jarak yang cukup lebar antara kebutuhan negara terhadap pengabdian dan kecepatan sistem,”

Ujarnya. Ia yakin, yang mencuat ke publik hanyalah secuil dari kenyataan pahit di lapangan. Di balik satu kisah viral, ada ribuan bahkan puluhan ribu guru honorer lain dengan kondisi serupa. Mereka tetap semangat mengajar, menjalankan tugas-tugas operasional, memastikan anak-anak bisa belajar. Semua itu dengan imbalan yang sangat minim.

Skema PPPK: Solusi atau Tambal Sulam?

Memang, pemerintah punya skema PPPK sebagai jalur pengangkatan. Tapi prosesnya, dalam pandangan Puan, masih lambat dan belum sepadan dengan pengabdian panjang mereka. Menambah formasi saja tidak cukup. Perlu ada pertimbangan khusus bagi mereka yang sudah puluhan tahun mengabdi; masa bakti itu harus jadi faktor utama.

“Karena pengabdian panjang seharusnya tidak hanya dihargai sebagai loyalitas moral, tetapi juga diterjemahkan dalam prioritas penyelesaian yang jelas,”

tegasnya.

Persoalannya juga tak lepas dari ketimpangan wilayah. Banyak guru di daerah terpencil harus berjuang dengan keterbatasan ekonomi dan akses. Ini, sekali lagi, menunjukkan wajah pendidikan kita yang belum merata. Puan mendorong pemerintah untuk bergerak lebih cepat. Percepatan peningkatan kesejahteraan guru honorer lama harus jadi agenda serius.

“Diharapkan agar peningkatan kesejahteraan bagi guru honorer, khususnya yang telah lama mengabdi bahkan hingga puluhan tahun, harus dipercepat untuk diselesaikan,” pungkasnya. Sebuah harapan yang sederhana, tapi sarat makna bagi masa depan bangsa.